Dukungan dan partisipasi masyarakat Papua sangat penting dalam memerangi KST Papua.
Kepala Suku Kamoro, Bernadus Yawa mengatakan bahwa masyarakat Papua sama sekali tidak menginginkan adanya kejahatan yang terus dilakukan oleh KST Papua.
Masyarakat hanya menginginkan hidup dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan.
Oleh karana itu, masyarakat Papua mendukung penuh kepada pemerintah dalam menindak tegas terhadap KST Papua. Mendukung penindakan tegas terhadap KST Papua berarti mendukung penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.
Aparat keamanan harus diberikan kekuatan dan dukungan yang cukup untuk melawan KST Papua.
Namun, dalam penegakan hukum terhadap KST, Aparat Keamanan terus berkomitmen memastikan bahwa hak asasi manusia (HAM) dihormati.
Penegakan hukum yang tegas tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak-hak asasi manusia.
Pemerintah harus memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak menimbulkan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua.
Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan dengan proporsional dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Aktivis mahasiswa asal Papua, Manuel Bonay mengatakan juga bahwa dirinya sangat mendukung pemerintah dalam menegakan hukum secara tegas terhadap KST Papua.
Menurutnya, KST Papua merupakan sumber kekacauan di tanah Papua, pasalnya KST Papua terus melakukan tindakan dalam penyerangan, penculikan, dan pembunuhan terhadap Orang Asli Papua (OAP) serta para aktivis asli Papua.
Selain itu, secara tegas pihaknya juga menyerukan bahwa Papua sudah Merdeka sepenuhnya setelah bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan secara massif di tanah Papua sehingga masyarakat Papua mendapatkan dampak yang baik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan bisa merasakan kedamaian dalam menjalani kehidupan.
Penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang asli Papua terlibat dalam KST Papua. karena orang asli Papua sangat tidak mendukung tindakan kekerasan dan terorisme.
Mereka ingin hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, serta menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap KST juga akan melindungi hak-hak masyarakat Papua yang tidak terlibat dalam tindakan kekerasan dan akan memberikan rasa aman terhadap masyarakat asli Papua.
