Jayapura – Dukungan terhadap pasangan Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen untuk maju dalam kontestasi Pilkada Gubernur Papua terus mengalir.
Kali ini, dukungan itu datang dari warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) di Jayapura.
Sedikitnya ada 2.000-an warga KKST yang menyatakan sikap dukungan kepada Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2024-2029, Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen atau yang akrab disapa pasangan Mari-Yo.
Pernyataan sikap itu disampaikan langsung warga KKST dalam pertemuan bertajuk “Silaturahim” dengan pasangan Mari-Yo berlangsung di salah satu hotel Kota Jayapura, Kamis (13/09/2024).
Juru Bicara pasangan Mari-YO, Steve Mara mengatakan, silaturahmi ini sekaligus menegaskan bahwa pasangan calon MARI-YO hadir untuk segala suku bangsa yang ada di Papua tanpa membeda-bedakan.
“Kegiatan silahturahmi ini, dihadiri kurang lebih 2000 anggota KKST khususnya yang ada di Kota Jayapura,” katanya.
Ketua KKST Provinsi Papua, La Ode Mohitu menyampaikan bahwa seluruh keluarga besar Sulawesi Tenggara di Papua akan berdiri bersama Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen dan siap mengawal pemilukada agar berjalan dengan aman dan damai.
“Sosok bapak Matius Fakhiri ini sudah sangat dekat dengan kami, dan kami melihat sosok beliau sangat berpengalaman di bidang keamanan. Begitupun dengan bapak Aryoko yang berpengalaman sebagai seorang birokrat. Artinya ketika memimpin Papua, pastinya tidak diragukan lagi,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut La Ode, hari ini kita ajak masyarakat KKST untuk berikan penegasan dukungan kepada pasangan Mari-YO.
“Pastinya kita warga KKST akan bersama sama memenangkan pasangan Mari-YO di Pilkada Gubernur Papua,” tegasnya optimis.
Ia menambahkan, saat ini tercatat ada kurang lebih 20 ribu warga KKST di Kota Jayapura yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).
“Ini baru di Kota Jayapura belum di Kabupaten lain,” tegasnya.
Di awal sambutannya, Bakal Calon Gubernur Papua, Matius Fakhiri menceritakan, bahwa keluarga pertama yang membawa diri berkumpul bersamanya, saat ia masih sekolah adalah keluarga dari suku Buton Sulawesi Tenggara.
“Papua itu indah karena keberagaman, oleh karena itu harus kita jaga bersama. Allah telah menciptakan tanah papua yang sangat indah ini untuk semua suku bangsa, siapa saja boleh hadir untuk bersama sama membangun tanah Papua,
termasuk saudara saudara saya dari Sulawesi Tenggara yang hidup di tanah Papua baik yang berada daerah pegunungan, pesisir,” ucapnya.
Mantan Kapolda Papua ini juga mengaku sangat bersyukur kepada Allah SWT, karena bisa bertemu dengan masyarakat dari Sulawesi Tenggara.
“Mari kita tetap bergandengan tangan, menjaga Papua yang aman dan damai, menjaga toleransi antar umat beragama dan bahu-membahu membangun tanah Papua bersama,” ajaknya.
Dalam kesempatan diskusi, beragam pertanyaan dan harapan dilontarkan oleh warga kepada pasangan Mari-Yo, apa yang akan dilakukan jika kelak diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin Provinsi Papua.
Bagaimana meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, pendidikan juga kesehatan masyarakat Papua.
Menjawab itu, Matius Fakhiri menegaskan tentunya akan menyiapkan regulasi yang baik, membuka lapangan pekerjaan sebesar besarnya. Sehingga semua yang tinggal di Papua mendapat kesempatan untuk mencari nafkah.
“Sehingga perekonomian bisa tumbuh dari yang kecil sampai dengan besar,” ujarnya.
Bakal Calon Wakil Gubernur, Aryoko Rumaropen menambahkan, berkaitan dengan lapangan kerja menurutnya hal itu bisa disediakan oleh pemerintah dan juga sektor swasta. Namun sebagai warga masyarakat juga bisa membuka lapangan kerja sendiri.
Ia mencontohkan, rumah tangga yang tergolong kurang mampu dan mendapat bantuan dana subsidi dari pemerintah.
“Tentunya ini bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha seperti UMKM, sehingga itu nanti bisa membantu memenuhi kebutuhan dalam keluarga dan meningkatkan perekonomian keluarga,” tukasnya.
Terkait peningkatan bidang pendidikan, ungkap Aryoko, tentunya ini menjadi kewajiban negara.
“Jika Tuhan berkenan kami memimpin provinsi ini, kami akan perhatikan hak pelayanan dasar bagi seluruh warga masyarakat, tentu dengan cara kami akan ingatkan Bupati/Wali Kota karena ini berkaitan dengan kewenangan yang melekat pada Bupati dan Wali Kota, semisal pendidikan anak SD, tidak boleh menolak anak pada usia sekolah karena kewajiban negara untuk menyiapkan pelayanan dasar bagi setiap warga negara,” paparnya.
Lalu bidang kesehatan, “Kami berjanji untuk memberikan layanan kesehatan yang memadai untuk seluruh warga masyarakat di Papua, melalui pelayanan rujukan. Manfaatkan rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Papua untuk melayani masyarakat,” tegasnya.(TIM)
