DOB Papua Pacu Pemerataan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Papua

Date:

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky menyatakan bahwa sektor perhutanan dan pertambangan dapat menjadi pendongkrak utama pertumbuhan ekonomi pada 2024 di empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.

“Kita tahu Papua itu kaya dengan hutan dan hasil tambang. Nah, ini bisa menjadi pendorong pertama, tapi kemudian pendorong ini perlu didukung dengan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya,” ujar Teuku Riefky melalui pesan singkat kepada ANTARA yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa semua aktivitas ekonomi yang menopang kedua sektor tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan di empat DOB yang terbentuk pada 2022 itu.

Untuk membangun aktivitas bisnis dan konsumen di daerah tersebut, Riefky menyatakan bahwa hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyusun dan mengimplementasikan program-program pendukung.

Namun, dia mengakui bahwa dibutuhkan waktu bagi keempat wilayah baru tersebut untuk dapat menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

“Wilayah ini kan baru sehingga kemungkinan butuh waktu agar dampak programnya terlihat menurut angka pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (5/2), Papua Tengah merupakan DOB yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang 2023, yaitu 5,95 persen.

Sementara itu, Papua Pegunungan mengalami pertumbuhan sebesar 4,78 persen, Papua Selatan 4,27 persen, sedangkan Papua Barat Daya 1,82 persen.

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Prajurit TNI Tidak Akan Ambil Alih Pekerjaan Sipil

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU)...

Kepengurusan Danantara Diisi Oleh Tokoh Luar Negeri Bukti Keseriusan Tanpa Intervensi

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi...

Wujud Komitmen Pemerintah dengan Tokoh Asing Masuk Struktur BPI Danantara

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Halid merespons sejumlah...

Pemerintah Tekankan Agar Masyarakat Pahami Naskah UU TNI 

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang masih...