Massa dari Forum Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024). Aksi tersebut merespons dugaan penistaan agama oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menjadikan gerakan dan bacaan salat sebagai bahan candaan.
Forum Pemuda Islam Indonesia terdiri dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Islam (GMPI), Aliansi Santri Indonesia (ASI), Forum Komunikasi Alumni Pesantren Indonesia (FORKAPI), BEM PT NU dan Himpunan Pemuda Nusantara (HPN).
Ketua Aliansi Santri Indonesia (ASI), Miftahul Arifin, mengatakan massa menuntut klarifikasi Zulhas terkait pernyataan yang menghubungkan gerakan dan bacaan salat dengan pilihan salah satu paslon.
“Terhadap Zulkifli Hasan yang telah menistakan agama yaitu membercandakan gerakan salat menjadi dagelan politik,” ujar Arifin saat ditemui di lokasi, Kamis (4/1/2024).
Dia berjanji bakal membawa massa yang lebih banyak jika tuntutan aksi tidak direspons positif.
“Pada hari ini kita membawa kurang lebih 100 orang, tapi kita akan membawa massa yang lebih banyak jika tidak mendapatkan respons,” tuturnya.
Sebelumnya, Zulhas yang juga menjabat ketua umum PAN dianggap telah melecehkan salat dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Zulhas mengungkapkan ada kelompok yang dipengaruhi fanatisme terhadap salah satu pasangan capres-cawapres saat menjalankan salat tidak berani melafalkan Amin begitu imam selesai membaca Surat Al Fatihah.
Zulhas juga menggambarkan sekelompok umat Islam, yang saking fanatiknya terhadap pasangan capres-cawapres, tidak mau menjulurkan jari telunjuk saat tasyahud karena khawatir dikira mendukung paslon lain. Zulhas tampak memeragakannya dengan menjulurkan dua jari.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Muhyiddin Junaidi menilai candaan tentang salat yang dilontarkan Zulhas sebagai penistaan agama.
“Dilihat dari aspek hukum, sudah masuk dalam kategori penistaan agama dan bagian dari upaya memperolok serta mempermainkan agama,” ujar Kiai Muhyiddin.