Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim meminta pimpinan Satpol PP Kabupaten Garut bisa mengevaluasi dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum tidak netral. Ketidaknetralan aparat disebut bisa berdampak kepada Pemilu yang berjalan dengan tidak sehat. “Saya berharap pimpinan internal Satpol PP bisa mengevaluasi dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu tidak sehat untuk Pemilu yang sama-sama kita inginkan kondusif,” ujar Hermawi Taslim.
Hal tersebut disampaikan Hermawi menanggapi video viral oknum Satpol PP Kabupaten Garut yang secara terang-terangan mendukung cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Hermawi, Satpol PP sejatinya harus menjaga netralitas.
“Satpol PP itu kan bagian dari aparat pemerintah daerah yang harusnya menjaga netralitas, menjaga kondusivitas. Mereka adalah bagian dari pemerintahan yang harusnya memastikan pemilihan umum ini bisa berlangsung dengan jurdil, adil tanpa kecurangan,” ujarnya. Hermawi juga meminta Bawaslu menganalisa video viral tersebut untuk menentukan apakah ada pelanggaran. Video itu, kata Hermawi, cenderung provokatif.
“Direkam, disebar, itu memancing masyarakat lain yang kedudukan dan posisinya sama dengan mereka untuk melakukan hal yang sama atau melakukan hal yang sebaliknya. Dan itu tidak sehat,” ucap Hermawi.
Video dukungan anggota Satpol PP Kabupaten Garut itu salah satunya diunggah akun Instagram @dennysirregar. Setidaknya, ada 13 orang berseragam Satpol PP dalam video tersebut, terdiri atas tujuh perempuan dan enam laki-laki.
Salah seorang anggota Satpol PP laki-laki yang berbicara dalam video itu menyampaikan bahwa mereka berasal dari Forum Komunikasi Bantuan polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Nama yang tertera pada seragam anggota tersebut adalah Cecep.
“Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan,” kata Cecep.
“Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka,” serunya secara bersama-sama dengan anggota Satpol PP yang lain.
