Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut mampu menurunkan angka kemiskinan, dalam kepemimpinannya selama satu dekade. Angka kemiskinan turun menjadi 9 persen dan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen.
“Pada 2014, angka kemiskinan di Indonesia berada di sekitar 11 persen, tetapi pada 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 9 persen. Bahkan, kemiskinan ekstrem yang pada awalnya berada di angka 6 persen telah turun menjadi 0,83 persen,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Ferry Irawan, Senin, 9 September 2024.
Hal tersenut diungkap Ferry, dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema Satu Dekade Membangun Indonesia Maju. Capaian tersebut, kata Ferry, tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan program-program pemerintah di sektor ekonomi.
Menurut dia, selama 10 tahun terakhir banyak tantangan eksternal seperti pandemi covid-19. Kemudian, ketidakpastian ekonomi global yang sangat berdampak pada perekonomian nasional.
Pemerintah, kata Ferry, mampu menjaga kestabilan perekonomian dalam negeri selama satu dekade terakhir. Bahkan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh positif meski dibayang-bayangi krisis global.
“Sejak 2014, Indonesia telah menghadapi beragam tantangan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, hingga pandemi Covid-19. Krisis-krisis ini berdampak besar pada perekonomian domestik, terutama sektor konsumsi dan tenaga kerja,” kata dia.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan selama satu dekade terakhir kebijakana ekonomi Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama untuk menurunkan kemiskinan. Pertama, menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah dengan meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti program sembako dan bantuan langsung tunai, sehingga dapat menjaga daya beli rumah tangga miskin.
“Ketika pandemi memuncak dan angka kemiskinan melonjak pada 2020, berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi langsung digenjot oleh pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.
Kedua, program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Program seperti bantuan untuk UMKM dan program ketahanan pangan, bertujuan untuk mendorong usaha-usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
Ketiga, peningkatan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan akses ekonomi. Proyek infrastruktur besar-besaran, seperti pembangunan jalan tol dan akses digital telah berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan ekonomi di berbagai daerah terpencil. “Ini penting untuk pemerataan ekonomi dan membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau,” kata dia.
Ferry menambahkan bahwa ke depan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Upaya reformasi struktural juga akan terus dilaksanakan, seperti yang sudah dilakukan melalui Omnibus Law dan kebijakan transformasi ekonomi hijau. UMKM pun terus didukung agar bisa naik kelas, mengingat sektor tersebut merupakan tulang punggung ekonomi nasional.
