Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa kepemilikan saham Freeport oleh pemerintah Republik Indonesia akan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa bulan mendatang.
Pemerintah yang saat ini memiliki 51% saham Freeport, akan menambah 10% lagi sehingga total kepemilikan menjadi 61%.
Langkah ini menurut Joko Widodo atau Jokowi dalam acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kendali atas sumber daya alam Indonesia dan memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya di PT Freeport tersebut dapat lebih banyak dirasakan oleh rakyat Indonesia.
Jokowi mengungkapkan bahwa melalui pengambilalihan saham, Freeport saat ini bukan lagi milik Amerika Serikat, tetapi sudah menjadi milik Indonesia sepenuhnya.
Hal ini menandai pencapaian penting dalam sejarah industri pertambangan di Indonesia, di mana pemerintah berhasil mengambil alih kepemilikan mayoritas atas salah satu tambang terbesar di dunia.
“Sebentar lagi Insya Allah dalam bulan-bulan depan ini akan tambah lagi 10 persen, jadi 61 persen. Dan kalau sudah 61 persen, perkiraan keuntungan yang ada di freeport itu 70-80 persen itu akan masuk ke kas negara kita,” kata Jokowi dikutip Hops.ID dari YouTube berita surakarta yang tayang pada 27 Mei 2024.
Presiden Joko Widodo berbagi cerita tentang tantangan yang dihadapi selama proses pengambilalihan saham Freeport.
Ia mengungkapkan bahwa proses ini tidaklah mudah, karena ada sejumlah wanti-wanti dan ancaman terkait potensi gejolak di Papua. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa Papua akan keluar sebagai bagian dari Indonesia jika pengambilalihan saham dilakukan.
“Saya banyak ditakut-takuti saat itu, waktu proses pengambilalihan, Pak hati-hati, Papua bisa bergolak. Besoknya lagi memberitahu, Pak, hati-hati Indonesia akan bergejolak kalau Freeport diambil oleh negara,” ceritanya.
Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan peringatan tersebut, namun justru melihatnya sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana dan penuh pertimbangan.
Langkah-langkah strategis pun diambil untuk memastikan bahwa pengambilalihan saham dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik di Papua.
“Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam ambil alih Freeport menuju sekarang 51 persen, dari semula 9 persen ini memerlukan waktu 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam. Enggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih,” bebernya.
Proses pengambilalihan Freeport, ditegaskan Jokowi, tidak dengan kekuatan melainan dengan uang yang diambil dari Amerika dan dibayarkan ke Freeport.
Dalam waktu dekat, sambungnya, modal pinjaman untuk pengambilalihan Freeport, akan segera lunas.
“Tapi pengambilalihan itu tidak dengan menggunakan kekuatan power negara kok, dengan cara-cara bisnis,” tandasnya.
