Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas berbagai ancaman yang menggerogoti bangsa, termasuk narkoba, judi online, penyelundupan, hingga korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa masalah-masalah tersebut hanya bisa diatasi dengan penegakan hukum yang tegas dan pertahanan nasional yang kokoh.
Indonesia menghadapi tantangan berat dalam memberantas narkoba. Masalah ini tidak hanya merusak generasi muda tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba telah merambah hingga ke pelosok desa dan dampak buruk narkoba juga sangat luas, mulai dari kerusakan moral hingga kehancuran kehidupan sosial masyarakat.
Upaya pemberantasan narkoba juga dilakukan dalam konteks hubungan internasional. Dalam kunjungannya ke Peru, Presiden Prabowo membahas langkah-langkah konkret untuk memberantas perdagangan narkotika bersama Presiden Peru Dina Boluarte. Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dan budaya, sembari memprioritaskan stabilitas kawasan Pasifik yang rawan peredaran narkoba.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Pasifik menjadi prioritas bagi kita bersama. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi kolaborasi lebih erat antara Indonesia dan Peru dalam mengatasi perdagangan narkoba lintas negara.
Di dalam negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN) memainkan peran sentral dalam perang melawan narkoba. Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, mengatakan masalah narkotika kini bukan hanya soal peredaran, tetapi juga produksi. Pengungkapan dua laboratorium clandestine di Bali dan Banten pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia kini menghadapi ancaman sebagai produsen narkoba.
BNN terus memperkuat intelijen melalui perekrutan personel yang kompeten serta menjalin kerja sama internasional, seperti dengan Australian Federal Police (AFP). Dukungan berupa pelatihan dan berbagi informasi dari AFP diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BNN dalam membongkar jaringan narkoba.
Di tingkat daerah, kolaborasi pentahelix antara BNN, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan media menjadi pendekatan efektif. Contohnya, di DKI Jakarta, terdapat 133 lokasi rawan narkoba yang mendapat perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta dan BNN. Ketua DPRD, Khoirudin, menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan menyelamatkan generasi muda dari jerat narkoba yang kini menyasar hingga anak-anak sekolah.
Mendukung hal yang sama dalam pemberantasan narkoba, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang baik antara DPRD DKI dengan BNN dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba. Terlebih, narkoba kini mulai menyasar kalangan anak-anak muda atau pelajar.
Khoirudin juga prihatin terhadap perilaku individu maupun kelompok yang memanfaatkan obat-obatan terlarang untuk kepentingan tawuran. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa.
Khoirudin berharap BNN dapat menurunkan jumlah pengguna narkoba di Jakarta. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah preventif yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari sekolah, kelompok masyarakat, komunitas, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama termasuk ulama.
Di Kepulauan Riau, telah dideklarasikan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) siap melawan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kepri dengan meresmikan Kampung Aceh, Simpang Dam sebagai Kampung Madani.
Kapolda Kepulauan Riau, Yan Fitri mengatakan pendeklarasian tersebut sebagai penekanan terakhir, puluhan kegiatan sudah dilakukan di tempat tersebut namun tidak pernah ada penyelesaian yang berarti sehingga kejadian tersebut terus saja berulang.
Deklarasi juga untuk membersihkan nama Kampung Aceh dari citra negatif yang disematkan sejak era 2013 sebagai kampung narkoba. Pihaknya juga menekankan kepada masyarakat di Kampung Madani tersebut untuk bekerja sama menertibkan kampung tersebut dari penyalahgunaan narkoba.
Tidak hanya pemerintah dan institusi formal, upaya pemberantasan narkoba juga memerlukan dukungan dari masyarakat luas. Ulama Kabupaten Lebak, KH Hasan Basri, mengajak masyarakat untuk menjauhi narkoba dan judi online. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus terus menegakkan hukum secara tegas, termasuk terhadap oknum aparat yang terlibat dalam kasus narkoba.
Dalam perspektif religius, penyalahgunaan narkoba dinilai sebagai perbuatan yang merusak moral dan merugikan kehidupan masyarakat. KH Hasan Basri percaya bahwa kesadaran beriman dan bertakwa kepada Tuhan menjadi kunci utama untuk membentengi diri dari pengaruh buruk narkoba.
Upaya pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha menjadi model efektif dalam menangani persoalan kompleks ini.
Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya untuk menggalang kerja sama, baik di dalam maupun luar negeri. Ia juga terus mendorong transparansi dan keberanian untuk menghadapi kenyataan bahwa peredaran narkoba adalah tantangan besar yang membutuhkan keberanian kolektif.
Dengan sinergi yang kuat dan langkah tegas, harapan untuk membebaskan Indonesia dari jerat narkoba semakin nyata. Generasi muda yang bebas dari pengaruh narkoba akan menjadi pondasi kokoh bagi masa depan bangsa yang lebih cerah. Seperti pesan Presiden Prabowo yang mengajak kita berhimpun, bersatu, untuk mencari solusi-solusi dan mengatasi ancaman besar ini bersama.
