Pemerintah terus menggencarkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Papua sebagai langkah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua di masa depan. Penguatan kualitas sumber daya manusia di Papua terus didorong baik melalui program pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak swasta.
Keterampilan spesifik juga dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil industri. Sehingga masyarakat Papua usia produktif dapat saling berkontribusi dan mimiliki kesempatan yang sama dengan daerah lain dalam hal yang positif.
Penambahan kabupaten baru juga berpengaruh positif terhadap masyarakat, tidak hanya penambahan provinsi baru. Penyebabnya karena saat ada kabupaten baru maka jarak antara kantor bupati dengan masyarakat menjadi semakin dekat, sehingga aspirasi rakyat bisa lebih maksimal diserap.
Plt Asisten Sekda Provinsi Papua Bidang Pemerintahan, Yohanes Walilo mengatakan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua tahun 2025-2045 tengah dilakukan dengan mewujudkan pembangunan daerah yang adil dan merata bagi kesejahteraan masyarakat, secara khusus orang asli Papua (OAP).
Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2005-2025 kini telah mendekati akhir periode. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, maka perlu dipastikan keberlanjutan pembangunan Provinsi Papua selama 20 tahun kedepan melalui penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Papua tahun 2025-2045.
Diketahui, sosialisasi atau orientasi penyusunan rancangan awal RPJPD Provinsi Papua 2025-2045, diantaranya bertujuan memastikan persamaan persepsi antara pemerintah provinsi, DPR Papua dan MRP tentang proses penyusunan RPJPD 2025-2045. Selain itu, menjadi dasar penyusunan RPJMD secara teknokratik dan dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 agar selaras dengan visi Indonesia Emas tahun 2045.
Langkah ini dinilai sangat penting untuk mendorong keberhasilan dalam pembangunan di Papua. Pemerintah juga akan mendorong berbagai program yang terkait dengan ketenagakerjaan.
Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas melalui pelatihan vokasi bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu, masyarakat Papua harus meningkatkan kompetensi dan produktivitas penduduk usia produktif agar memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua.
Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan dalam upaya revitalisasi pendidikan, beberapa strategi telah diadopsi oleh pemerintah. Salah satunya adalah mendorong transformasi pendidikan dan pelatihan vokasi dari hulu ke hilir. Sehingga, fokus tidak hanya pada aspek teoritis, tetapi juga pada aplikasi praktis dalam dunia nyata, memperkuat link and match antara lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dengan sektor industri, serta melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Negara-negara maju telah mengakui pentingnya pendidikan vokasional dalam membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, Indonesia juga harus ikut serta dalam proses serupa guna meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Pemerintah sudah membuat keberpihakan pada peningkatan kualitas orang asli Papua. Peningkatan itu dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan juga pendidikan yang sifatnya nonformal, seperti melalui balai-balai pelatihan kerja.
Melalui balai pelatihan kerja, masyarakat Papua dapat meningkatkan skill dan kemampuan sehingga dapat berkontribusi dalam memajukan daerah dan juga dapat bersaing dengan masyarakat daerah lain. Sehingga kualitas dan taraf hidup masyarakat Papua dapat meningkat begitupun dengan perekonomian dan juga kesejahteraannya.
Untuk mencapai SDM Papua yang bermutu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya keterlibatan para pemuda Papua. Karena pembentukan SDM yang berkualitas harus dimulai sejak dini. SDM yang berkualitas berperan penting dalam mempersiapkan periode bonus demografi yang akan berkontribusi pada perekonomian, politik, dan peningkatan kesejahteraan bangsa.
Di sisi lain, Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua juga telah memberi manfaat yang luar biasa bagi masyarakat asli Papua, baik dalam proses pembangunan fisik maupun dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan kajian Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia (Puskappi) kebijakan dana otsus telah menghasilkan peningkatan standar pendidikan masyarakat asli Papua.
Oleh karena itu, masyarakat Papua tidak boleh termakan dengan agitasi-agitasi politik kelompok kontra pemerintah yang menolak otsus. Agitasi-agitasi politik hanya dapat dilawan dengan data dan informasi yang benar serta dapat diakses publik secara memadai. Papua sudah final bagian dari Indonesia, sehingga masyarakat harus ikut menjaga dan merawat keutuhan NKRI.
Pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memperlihatkan keseriusan pemerintahan era Presiden Jokowi untuk memajukan Papua. Jika infrastruktur telah terbangun, diharapkan jarak antar wilayah serta kantor pemerintah provinsi dengan rakyat akan makin dekat. Selanjutnya, pembangunan di 6 DOB Papua akan makin masif. Baik berupa infrastruktur di bidang komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas pendukung lain.
