Selama beberapa dekade, Papua masih berkutat dengan permasalahan klasik, yakni kesejahteraan. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk pemberian dana Otonomi Khusus (Otsus) selama puluhan tahun. Namun, kesejahteraan rakyat Papua masih belum setara dengan wilayah lain.
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perhatian khusus kepada pembangunan di Papua, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya pembangunan infrastruktur yang kuat.
Selama ini, biaya logistik di Papua mahal karena harus dilakukan lewat jalur udara yang tentunya tidak murah. Selain itu, akses terhadap pemerintahan provinsi yang cukup jauh membuat pelayanan administrasi masyarakat khususnya daerah pelosok cukup sulit. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah besar dalam membangun jaringan transportasi yang lebih baik, termasuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses ke daerah terpencil, mengatasi isolasi, dan memperlancar mobilitas masyarakat serta barang.
Presiden Joko Widodo telah menyoroti potensi besar Provinsi Papua dalam rapat terbarunya yang membahas evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Papua. Wilayah yang memiliki luas terluas ini juga dikenal dengan potensi kekayaan alam yang melimpah, mencakup sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
Papua, sebagai salah satu provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia, memiliki tantangan dan peluang unik. Dengan luasnya wilayah dan sumber daya alam yang melimpah, terdapat banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah ini. Hal ini termasuk dalam upaya membangun daerah-daerah terisolir dan mengembangkan daerah-daerah perbatasan.
Presiden Jokowi memandang percepatan pembangunan infrastruktur sebagai kunci untuk menggerakkan perekonomian dan mewujudkan pemerataan pembangunan di Papua. Ini termasuk pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, dan jembatan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, semua wilayah di Papua dapat terhubung dengan baik, mengatasi isolasi, dan memperlancar konektivitas antar wilayah, kabupaten, dan daerah.
Melalui komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan potensi alam Papua dan memperbaiki infrastruktur, diharapkan pembangunan di wilayah ini akan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini merupakan langkah positif dalam mendukung visi pemerintah untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat Papua dan mengembangkan seluruh potensi wilayah ini agar menjadi pendorong utama pembangunan nasional.
Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat semakin menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pengembangan ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan terus dilakukan.
Instruksi tersebut menjabarkan tujuh dalam upaya mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, yakni (1) pendekatan pembangunan berbasis budaya, wilayah adat, dan fokus pada OAP; (2) lokus wilayah terdepan (perbatasan), terpencil, dan tertinggal (daerah pedalaman dan pegunungan); (3) pendekatan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan; (4) pendampingan terhadap aparatur pemerintah daerah dan masyarakat melalui bimbingan materi/pelatihan singkat tentang perencanaan yang menggunakan konsep THIS; (5) pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal; (6) pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019; dan (7) kerja sama kemitraan dengan mitra-mitra pembangunan internasional, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pemetaan operasi dan pekerjaan mitra pembangunan.
Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, secara makro, capaian pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengalami perbaikan, antara lain dapat dilihat dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), membaiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta semakin menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, sesuai data Badan Pusat Statistik. Capaian pembangunan secara makro turut didukung dengan gencarnya pembangunan sektoral yang terintegrasi.
Fokus Pembangunan Papua juga disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy dimana dirinya menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki perhatian khusus terhadap Papua. Pembangunan infrastruktur, bidang kesehatan, serta pendidikan secara bertahap akan dikejar agar SDM Papua mampu bersaing dengan wilayah lain.
Sementara Wapres, Ma’ruf Amin mengatakan dalam amanat Otsus terdapat kebijakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB). Adanya kebijakan pembentukan daerah baru tersebut untuk menjawab rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat Papua memiliki wilayah yang sangat luas dan permasalahan yang kompleks. DOB nantinya akan menjadikan pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi lebih baik.
Upaya untuk membuka akses dan meningkatkan kesejahteraan, termasuk komitmen untuk memberikan pemberitaan positif di Papua merupakan langkah yang sangat penting dalam mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih hebat. Papua, dengan kekayaan alam dan budayanya yang unik, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak kemajuan negara ini. Dalam rangka mencapai tujuan ini, kolaborasi dan kerja sama dari semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan.
