TNI Angkatan Darat (TNI AD) bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memulai pembangunan ribuan unit rumah murah untuk prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Program ambisius ini mencakup penempatan rumah di berbagai daerah, mulai dari Banten hingga Jawa Timur (Jatim).
Peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan ini digelar secara resmi pada Minggu, 9 Maret 2025, bertempat di Kabupaten Serang, Banten. Lokasi tersebut menjadi basis bagi pembangunan 2.023 rumah murah dalam proyek Komplek Graha Kartika Pesona. Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam acara penting tersebut.
Dalam keterangannya, Letjen Erwin menyatakan bahwa peletakan batu pertama ini adalah langkah monumental dalam usaha TNI AD meningkatkan kualitas hidup anggota prajurit dan PNS, memberikan hunian yang layak serta terjangkau. “Kesejahteraan prajurit dan PNS adalah prioritas TNI AD. Melalui program ini, kami berharap mereka dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman dan berkualitas,” ungkapnya dengan penuh harap.
Selain di Serang, ribuan unit rumah murah untuk prajurit dan PNS juga dibangun di berbagai lokasi. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), sebanyak 770 unit rumah dirancang dalam Komplek Sirnajaya Kartika. Di Kabupaten Bantul, Jawa Timur, tersebar 530 unit rumah di Komplek Graha Kartika Sedayu. Kabupaten Bogor menerima 1.070 unit di Komplek Griya Sentana, sementara Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng) mendapat alokasi 1.367 unit di Komplek Graha Buana Asri.
Pembangunan rumah-rumah murah ini tidak hanya berfokus pada hunian semata, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung esensial guna memenuhi kebutuhan harian prajurit dan PNS. Di antaranya adalah fasilitas tempat ibadah, sarana olahraga, taman bermain, serta akses transportasi yang baik. Sistem kepemilikan rumah dirancang dengan skema kredit perumahan terjangkau oleh BP TWP AD, memberikan kemudahan bagi prajurit dan PNS dalam mewujudkan mimpi memiliki hunian pribadi.
“Sehingga semakin memudahkan prajurit dan PNS dalam memiliki hunian pribadi,” tambah Erwin, menegaskan keunggulan dari proyek ini.
Peletakan batu pertama di Serang, Banten, berlangsung dengan kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama sejumlah pejabat TNI AD, pemerintah daerah, serta mitra pengembang. Diharapkan pembangunan ini dapat rampung secepat mungkin, agar para prajurit dan PNS bisa segera menempati hunian baru mereka yang menjanjikan kenyamanan dan kehangatan rumah.
Program ini bukan hanya sekadar penyediaan rumah, tetapi mencerminkan dedikasi TNI AD dalam memastikan kesejahteraan anggota melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kolaborasi antara TNI AD, BP TWP, dan Kementerian PKP menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mewujudkan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan bagi seluruh prajurit dan jajaran PNS.
Dengan pembangunan ini, TNI AD mengukuhkan komitmennya dalam memberikan pelayan terbaik, tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam aspek kehidupan sehari-hari para prajuritnya. Inisiatif ini menjadi solusi nyata bagi prajurit dan PNS yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan hunian layak, memperkuat hubungan antara kewajiban dan hak mereka dalam institusi negara.
Sementara proyek ini berlangsung, perhatian tertuju pada detail teknis dan kualitas yang ditawarkan, memastikan bahwa setiap rumah yang dibangun memenuhi standar ketahanan dan kenyamanan bagi setiap penghuninya. Dukungan dari setiap elemen yang terlibat mendorong realisasi visi tersebut, menciptakan komunitas yang tidak hanya berbasis pada pengabdian, tetapi juga pada kesejahteraan harmonis bagi prajurit dan keluarga mereka.
Proyek ini tak hanya menjadi simbol pertanggungjawaban TNI AD terhadap kesejahteraan anggotanya, tetapi juga menekankan keberhasilan kerja sama multi-sektor di Indonesia, menjadikan perumahan sebagai sektor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup. Sebuah langkah maju dalam menciptakan keseimbangan antara tugas negara dengan hak-hak sosial anggota militer dan PNS.
