Penyerangan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap aparat keamanan TNI/Polri, bahkan masyarakat sipil masih terus terjadi hingga saat ini.
Hal ini tentu semakin menambahkan catatan duka panjang akibat konflik yang terjadi di Tanah Papua. Selain itu, keberadaan OPM juga menjadi hambatan serius bagi upaya pembangunan di Papua.
Investasi dan pengembangan ekonomi sulit untuk direalisasikan di tengah-tengah ketegangan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh aktivitas OPM. Masyarakat Papua sendiri menjadi korban utama dari situasi ini, karena kekerasan dan ketidakstabilan hanya akan memperburuk kondisi ekonomi dan sosial mereka.
Hal inilah yang menjadi alasan utama di balik dukungan masyarakat terhadap perlindungan stabilitas, kedamaian, dan keamanan di Papua, serta Indonesia pada umumnya.
Tindakan kekerasan dan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis seperti OPM tidak hanya mengancam nyawa dan kesejahteraan penduduk setempat, tetapi juga telah merusak infrastruktur, menghambat pembangunan, dan mengganggu ketertiban umum.
Politikus senior yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie mendukung upaya TNI dan Polri untuk menindak tegas kelompok separatis yang menamakan diri OPM.
Bakrie mengatakan bahwa setiap upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan pembangkangan terhadap NKRI harus ditindak tegas, dan tidak boleh ada kompromi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM).
Ditambahkannya bahwa berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi.
Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi OPM merupakan langkah tepat.
Menurut Bakrie, perubahan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi OPM, merupakan salah satu langkah tegas TNI dalam menyikapi berbagai tindak kekerasan bersenjata, yang meresahkan dan merugikan masyarakat serta aparat TNI/Polri di Papua.
Sebab, OPM merupakan gerakan separatisme yang secara jelas dan nyata menjadi ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain bertindak tegas, aparat TNI/Polri juga diminta untuk tidak meninggalkan pendekatan kesejahteraan guna membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dukungan terhadap pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap OPM adalah bagian dari dorongan untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa negara dapat menjaga keamanan dan integritas wilayahnya, namun dengan tetap menjamin kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Semua pihak dinilai sudah sangat konsisten dari awal bahwa apa pun yang mengancam NKRI harus diberantas.
