DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025.
Regulasi yang direvisi adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI, yang mencakup perubahan soal kedudukan TNI, penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif, perluasan operasi militer selain perang, hingga perpanjangan usia pensiun.
Sebelum pengesahan, revisi UU TNI ini telah menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat.
Gelombang kritik tidak hanya muncul di media sosial, tetapi juga melalui aksi demonstrasi di jalan.
Bahkan, saat rapat paripurna berlangsung, massa aksi telah berkumpul dan menyuarakan protes di depan gedung DPR sejak pagi.
Pengesahan UU TNI ini memunculkan kekhawatiran terkait potensi dominasi militer atas sipil serta meningkatnya peran militer dalam pemerintahan.
Namun, kekhawatiran tersebut ditepis oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menegaskan bahwa prinsip supremasi sipil tetap menjadi prioritas utama.
“Kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, hak-hak demokrasi, hak asasi manusia, sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional,” kata Puan dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPR pada Kamis, 20 Maret 2025.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPR siap memberikan penjelasan mengenai UU TNI jika diperlukan.
“Kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, kami siap memberikan penjelasan,” imbuhnya.
“Apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang RUU TNI tidak sesuai dengan yang diharapkan, Insya Allah tidak,” tambahnya.
Saat disinggung mengenai kekhawatiran TNI yang akan ikut mengawasi demo sipil Puan kembali menegaskan kalau hal tersebut tidak akan terjadi.
“Tidak ada, nanti bisa dicek, tidak ada. Kami tetap mengedepankan supremasi sipil,” imbuhnya.*
