Pemerintah Kabupaten Merauke dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menandatangani 9 komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Merauke. 

Penandatanganan dilakukan saat rembuk stunting tahun 2024 sekaligus penentuan 20 lokasi khusus prioritas stunting yang akan dilakukan intervensi bersama di tahun 2025 menghadirkan 14 OPD terkait, pimpinan TNI dan Polri serta narasumber Muhamad Jumhadi selaku Tenaga Ahli Iney Banda Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Kementrian Dalam Negeri. 

Sembilan komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut adalah;

1. Berdasarkan data EPPGBM Kabupaten Merauke tahun 2023 sebesar 16, 5 persen maka ditargetkan penurunan angka stunting di Kabupaten Merauke di tahun 2024 sebesar 1 persen dan tahun 2025 sebesar 1, 5 persen.

2. Menyepakati secara bersama-sama meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting

3. Mengarahkan program dan kegiatan penurunan stunting tahun 2024 dan 2025 pada kampung-kampung lokasi prioritas

4. Menyepakati bahwa OPD terkait dan pemerintah kampung dan kelurahan akan memprioritaskan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penurunan stunting dalam APBD dan APBN

5. Meningkatkan peran distrik dalam mendukung kampung atau kelurahan dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting

6. Meningkatkan peran kampung atau kelurahan dalam melakukan konvergensi program atau kegiatan dalam percepatan pencegahan penurunan stunting terintegrasi di kampung atau kelurahan

7. Mengintensifkan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat di seluruh perangkat daerah distrik dan kampung atau kelurahan

8. Mengoptimalkan pendampingan keluarga pada lima kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita umur 0-9 bulan agar mendapatkan intervensi dan layanan yang berkualitas

9. Bersedia melakukan komitmen ini dan ikhlas serta penuh tanggungjawab. 

Sementara 20 lokus yang menjadi sasaran intervensi penurunan stunting adalah Kelurahan Karang Indah, Maro, Kelapa Lima, Kampung Wapeko, Kaiburse, Onggri, Toray, Erambu, Andaito, Selaw, Dufmira, Wambi, Buepe, Yawimu, Yowed, Wanam, Waan, Konorau, Suam dan Wantarma. 

“Harapan kami bahwa yang kita tentukan ini merupakan lokasi yang angka stuntingnya tinggi sehingga perlu kita lakukan intervensi,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Merauke, Delsiana K Gebze.

Kesempatan yang sama, Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Merauke, Rhino Tahya memaparkan sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk percepatan penurunan stunting.

Sebagai Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Merauke, H. Riduan mengajak tim satgas lebih menjangkau kampung-kampung untuk melakukan intervensi penurunan stunting. Sebab menurutnya, masih banyak kampung pedalaman yang belum dijangkau untuk dapat mencapai harapan penurunan stunting. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia punya target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 adalah 14 persen.

92 Persen Kesehatan Warga Papua Terlindungi

Date:

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, menyebut Papua Barat Daya mencapai Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen sebagai bagian dari wujud kepedulian pemerintah mengakomodasi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Menurut dia, UHC merupakan predikat yang diberikan kepada pemerintah daerah karena telah berhasil memastikan masyarakatnya terdaftar dalam Program JKN-KIS, dengan persentase peserta terdaftar minimal 95 persen dari jumlah penduduknya.

“UHC adalah langkah penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan adil,” ungkap Pupung.

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya yang telah berkontribusi secara signifikan dalam mempertahankan komitmen untuk meningkatkan cakupan UHC sehingga sampai saat ini menyandang predikat sebagai UHC Non Cut Off.

“Dengan tercapainya UHC Non Cut Off tersebut, masyarakat Papua memiliki akses yang lebih baik untuk memperoleh jaminan kesehatan yaitu mendaftar hari ini, hari ini juga status kepesertaannya aktif,” ujar dia.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN menjadi pijakan untuk mencapai UHC. Melalui instruksi itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

“Saat ini cakupan UHC di wilayah Papua Barat Daya telah lebih dari 98 persen, sedangkan keaktifan peserta juga telah lebih dari 90 persen,” beber dia.

Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa layanan kesehatan terdistribusi secara efektif dan merata, serta mendukung upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian ini, yang tidak lepas dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Tingkat keaktifan peserta juga telah mencapai 90 persen menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia,” ujar Pupung.

Ia juga menjelaskan bahwa pada tingkat kota dan kabupaten di Papua Barat Daya pencapaian UHC juga menunjukkan angka yang sangat baik.

Seluruh daerah di Papua Barat Daya telah mampu melampaui target yaitu dengan cakupan peserta di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta masing-masing daerah, yaitu Kota Sorong sebesar 91.55 persen, Kabupaten Sorong 95,75 persen, serta Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw mencapai tingkat keaktifan peserta di atas 99 persen.

“Seluruh daerah di Papua Barat Daya telah berhasil menyandang predikat UHC Non Cut Off. Keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang solid antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah, serta komitmen untuk terus meningkatkan sistem kesehatan,” ucap dia.

Dia berharap kolaborasi ini dapat terus dipertahankan dan diperkuat untuk memastikan bahwa semua warga negara tetap mendapatkan akses yang optimal ke layanan kesehatan yang berkualitas.

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Masyarakat Puas Terhadap Program Kerja Presiden Prabowo yang Dinilai Berdampak Positif

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai...

Pemerintah Stop Impor 4 Komoditas Demi Swasembada Pangan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan...

Komitmen Pemerintah Hentikan Impor demi Swasembada Pangan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan komitmen pemerintahan...

Anggaran Makan Bergizi Gratis tidak Diambil dari Dana Zakat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikabarkan bakal menggunakan dana...