Dalam pertemuan tahunan United Nation Permanent Indigenous Peoples yang dilaksanakan pertengahan April 2025 di New York Amerika serikat lalu, ada perwakilan WPLO (West Papua Liberation Organization), serta simpatisan Aceh Merdeka dan Maluku Merdeka yang ikut hadir.
Kehadiran kelompok ini sempat ramai dibahas di Media Sosial karena membawa alat peraga yang kemudian ditegur langsung oleh pihak keamanan di UN atau UNDSS karena dianggap tidak memenuhi aturan.
WPLO mengklaim kelompok mereka sebagai perwakilan masyarakat Papua dan menyatakan bahwa PBB harus bertanggung jawab atas penguasaan indonesia di Papua yang dianggap ilegal dan tidak sesuai dengan aturan internasional.
Pernyataanya WPLO bahwa PBB harus bertanggung jawab atas perbuaan PBB yang mangambil alih Papua pada saat Belanda melepaskan Papua untuk menjadi negara sendiri namun PBB menyerahkan Papua kepada Indonesia pada tanggal 01 MEI 1963 melalui UNTEA.
Sebelumnya, WPLO juga mempertanyakan keabsahan resolusi 2504 yang menurutnya resolusi 2504 tersebut lahir dari proses yang cacat karena proses Penentuan Pendapat Rakyat yang tidak melibatkan seluruh masyarakat Papua pada tahun 1969.
Menanggapi pernyataan tersebut, Steve Mara Ketua Diplomasi Pemuda Melanesia menyampaikan bahwa WPLO itu kembali ke Gedung PBB hanya menyampaikan pernyataan yang sama setiap tahunnya, dan pernyataan itu sudah sudah ditolak oleh PBB berkali-kali.
Bahwa proses act of free choice yang dilakukan pada tahun 1969 adalah proses yang sah karena telah memperhatikan berbagai prinsip internasional, kata Steve.
Lanjutnya, Proses itu dimulai pada saat penunjukan perwakilan PBB pada tanggal 01 april 1968, seseorang yang bernama Ortiz Sanz ditunjuk sebagai UN Representative for West Irian (UNRWI). Ortiz tiba di Indonesia pada tanggl 12 agustus 1968 dan melakukan perjalanan bersama ketiga stafnya selama 10 hari lalu tiba ditanah Papua pada tanggal 23 agustus 1968. Proses berjalan, hingga 30 Mei 1969 UNRWI menerima jadwal pelaksanaan PEPERA tersebut.
Proses PEPERA ini berjalan semenjak tanggal 14 juli 1969 di Merauke, 17 Juli 1969 di Wamena, 19 Juli 1969 di Nabire, 23 Juli 1969 di Fak-fak, 26 Juli 1969 di Sorong, 29 Juli 1969 di Manokwari, 31 Juli di Biak, dan berakhir di Jayapura pada tanggal 02 Agustus 1969. PEPERA dilaksanakan di 8 daerah di kabupaten Kota dengan hasil 1.025 orang yang menghadiri PEPERA tersebut menghendaki untuk tetap bersama Indonesia.
18 Agustus 1969, UN representative tersebut meninggalkan Indonesia dan melaporkan laporannya di sidang umum pada tanggal 06 November 1969, dan pada tanggal 19 November 1969, resolusi Papua tentang Papua tetap menjadi bagian integral dalam bingkai NKRI yang dibahas didalam sidang umum PBB disetujui oleh 84 negara.
Lanjut Steve Mara, perlu dipahami bahwa PBB ini adalah badan antar pemerintah dan semua resolusi yang diajukan atau yang mau digugurkan harus dan hanya diusulkan oleh negara atau kelompok negara, permintaan WPLO kepada Majelis Umum PBB diluar konteks tersebut, karena Berdasarkan aturan-aturan prosedur Sidang Majelis Umum PBB, Individu atau kelompok individu tidak punya hak inisiatif dan hal ini sudah secara konsisten diterapkan disistem PBB.
Agar tidak gagal paham, saya sarankan kelompok WPLO dapat membaca Rules of Prosedurs of the General Assembly, dokumen bernomor A/520/Rev. 17. Adapun inisiatif yang diajukan negara atau kelompok negara sebelumnya harus disetujui oleh sebuah komite (General Committee/GC) untuk dapat tidaknya dibahas didalam salah satu dari 6 Komite Sidang Majelis Umum PBB. Jika tidak disetujui, tidak mungkin menjadi agenda Sidang, apalagi inisiatif dan upaya yang dilakukan itu dinilai menganggu kedaulatan dan integritas negara.
Selanjutnya mengenai pertanggung jawaban yang diminta oleh WPLO kepada PBB terkait proses penyerahan Papua ke Indonesia pada tahun 1963, proses pertanggung jawaban PBB itu sudah dilakukan melalui pelaksanaan Act of Free Choice tahun 1969 tersebut, dan hasilnya sudah jelas bahwa Papua telah menjadi bagian integral dari Indonesia berdasarkan pilihan orang Papua sendiri.
Steve menegaskan, jadi tidak ada lagi pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh PBB terkait dengan masalah kedaulatan Indonesia, hal itu sudah selesai pada tahun 1969.
Kita juga harus ingat bahwa PBB sekalipun tidak bisa melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara, karena itu ada prinsip internasionalnya yaitu Non-intervention. Kecuali, masyarakat dari daerah yang mau diintervensi oleh negara atau PBB tersebut sudah tidak memberikan Legitimasi terhadap pemerintahnya.
Sedangkan kenyataan hari ini, masyarakat Papua memberikan legitimasi kuat kepada negara, berkarya dalam berbagai bidang dan turut serta membangun dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara.
Jadi proses untuk mempersalahkan masa lalu saya pikir sudah tidak perlu dibahas lagi, saat ini Papua sudah ada daerah otonomi baru (DOB) tambahan 4 Provinsi Papua jadi total sudah ada 6 provinsi di Papua, dan keenam Provinsi ini dipimpin oleh Putra terbaik Papua. Selain itu, PImpinan daerah dikabupaten dan Kota setanah Papua juga dipimpin oleh orang asli Papua, artinya keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup orang asli Papua ditentutkan oleh orang Papua sendiri yang memimpin daerahnya.
Saat ini yang harus dipersiapkan Papua bukanlah kemederdekaan secara politik, tetapi kemerdekaan individu orang Papua untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini dialami.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui program Asta Cita, Papua mengalami kemajuan pembangunan sumber daya manusia dan infrastuktur yang pesat, saat ini dalam masa pemerintahan Prabowo juga ada program Asta Cita yang juga mendorong masyarakat Papua untuk maju dan bersaing dengan daerah lain di Indonesia.
Saat ini, bukan waktunya lagi untuk menguburkan mimpi Papua maju dengan janji-janji merdeka, sekarang saatnya para pemimpin Papua, senior-senior yang sudah dipercaya menjadi pemimpin daerah di Papua untuk menerapkan program kerjanya dengan baik terutama mendukung generasi muda untuk sekolah dan berkreasi agar masa depan Papua menjadi lebih baik lagi menuju Papua Emas, dan Indonesia Emas tahun 2045.
