Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa ada indikasi gerakan asing yang ingin mengacaukan NRKI di balik aksi-aksi tolak RUU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna.
Sebab, menurutnya pola kekacauan masif di seluruh Indonesia tersebut cenderung direkayasa sehingga menciptkan instabilitas nasional.
“Saya kira aksi-aksi belakangan ini soal tolak UU TNI kok sudah tidak murni lagi. Ada kecenderungan demonstrasi Mahasiswa ditunggangi kelompok yang tidak ingin Indonesia maju,” kata Habib Syakur.
Beberapa indikasi yang bisa dibaca adalah isu yang diangkat. Ada sejumlah narasi yang seolah adalah pesanan asing yang ingin mengangkangi Papua. Salah satunya adalah menolak adanya kekuatan militeristik di Papua untuk melawan OPM (organisasi papua merdeka).
“Ada narasi tarik seluruh militer dari tanah Papua, dan sebagainya. Saya kira ini jelas agenda asing yang ingin mengganggu kedaulatan Papua dari Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyayangkan aksi mahasiswa yang dilakukan dengan cara anarkis. Massa cenderung menyerang aparat yang membantu pengamanan aksi unjuk rasa.
“Ada massa membawa bom molotov untuk dilempar ke aparat. Mereka bawa petasan dan sebagainya. Artinya tujuan mereka bukan aksi, tapi memang rusuh,” tukasnya.
Di tambah lagi, ia juga mengatakan bahwa dalam melakukan aksi unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di muka umum, ada aturan-aturan yang mengikat. Salah satunya adalah batasan waktu berunjuk rasa, serta tidak mengganggu fasilitas publik.
“Saya menggarisbawahi ya, saya tidak anti demonstrasi, karena demo itu dilindungi UU. Tapi yang namanya demokrasi juga terbatas dengan hak-hak dan aturan yang ada. Kalau itu dilanggar tentu tidak bisa dibenarkan,” imbuh Habib Syakur.
Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini pun menerangkan bahwa kegaduhan dan aksi chaos yang diciptakan oleh sejumlah masyarakat bisa mengganggu kohesi sosial, ekonomi dan politik. Jika benar aksi demo berantai oleh sejumlah masyarakat sipil tersebut benar ditunggangi kepentingan asing, ia berharap aparat segera mengambil langkah strategis dan tegas.
“Kalau situasinya gaduh sampai lebaran, saya khawatir ini akan mengganggu ekosistem investasi di Indonesia. Pasar bisa terganggu dan ekonomi nasional juga bisa mengalami kontraksi. Ini fatal dan tidak baik bagi perkembangan nasional kita,” tuturnya.
“Saya kita intelijen kita harus kerja bener. Redam aksi-aksi pesanan semacam itu, karena dampaknya untuk kelangsungan Indonesia kita,” sambung Habib Syakur.
Terakhir, ia menyarankan kepada generasi muda, Mahasiswa dan kaum intelektual yang masih tidak setuju dengan UU TNI yang baru, sebaiknya memperjuangkan perlawanan secara konstitusional.
“Sebaiknya adu argumen di MK, apakah benar menurut mereka UU ini bermasalah dan cacat formil maupun materil. Uji di sana, agar lebih bermartabat,” pungkasnya.
