Pemerintah Indonesia berencana memberikan bantuan modal hingga Rp500 juta kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk mendukung UMKM dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.
Rencana ini mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi I DPRD Bangka, G.A. Subhan dan masyarakat Kemas Arfani Rahman, melalui komentar Opini Publik di Pro 1 RRI Sungailiat. Keduanya menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam penyaluran dana tersebut agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Mereka juga mengingatkan agar proses penunjukan mitra UMKM oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari praktik korupsi dan nepotisme.
“Rencana pemerintah kita dukung, tapi tentunya perlu pendampingan dan pelatihan bagi UMKM penerima bantuan agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, intinya karena ini diatur oleh pusat kita di daerah tinggal menjalankan terutama untuk MBG”, kata G.A Subhan.
Sementara itu, Kemas Arfani Rahman menambahkan bahwa evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mengenai wacana bantuan Rp500 juta untuk UMKM dalam rangka mendukung Program MBG sangat setuju dan justru itu yang diharapkan, namun ada beberapa hal yg perlu mendapatkan perhatian yaitu yang pertama berdayakan Kantin Sekolah sebagai base MBG untuk masing-masing sekolah, bukan dilakukan oleh pihak tertentu seperti perusahaan melalui kontrak (borongan)” ujarnya.
Ia juga menambahkan agar pemerintah juga memberdayakan pasar lokal sebagai sumberdaya Program MBG, serta membuat pola Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas untuk mengatur hal-hal tersebut.
Dengan adanya pengawasan dan pendampingan yang tepat, diharapkan program bantuan modal ini dapat meningkatkan peran UMKM dalam mendukung program MBG dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi.
