Pemerintah Kabupaten Merauke dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menandatangani 9 komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Merauke. 

Penandatanganan dilakukan saat rembuk stunting tahun 2024 sekaligus penentuan 20 lokasi khusus prioritas stunting yang akan dilakukan intervensi bersama di tahun 2025 menghadirkan 14 OPD terkait, pimpinan TNI dan Polri serta narasumber Muhamad Jumhadi selaku Tenaga Ahli Iney Banda Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Kementrian Dalam Negeri. 

Sembilan komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut adalah;

1. Berdasarkan data EPPGBM Kabupaten Merauke tahun 2023 sebesar 16, 5 persen maka ditargetkan penurunan angka stunting di Kabupaten Merauke di tahun 2024 sebesar 1 persen dan tahun 2025 sebesar 1, 5 persen.

2. Menyepakati secara bersama-sama meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting

3. Mengarahkan program dan kegiatan penurunan stunting tahun 2024 dan 2025 pada kampung-kampung lokasi prioritas

4. Menyepakati bahwa OPD terkait dan pemerintah kampung dan kelurahan akan memprioritaskan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penurunan stunting dalam APBD dan APBN

5. Meningkatkan peran distrik dalam mendukung kampung atau kelurahan dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting

6. Meningkatkan peran kampung atau kelurahan dalam melakukan konvergensi program atau kegiatan dalam percepatan pencegahan penurunan stunting terintegrasi di kampung atau kelurahan

7. Mengintensifkan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat di seluruh perangkat daerah distrik dan kampung atau kelurahan

8. Mengoptimalkan pendampingan keluarga pada lima kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita umur 0-9 bulan agar mendapatkan intervensi dan layanan yang berkualitas

9. Bersedia melakukan komitmen ini dan ikhlas serta penuh tanggungjawab. 

Sementara 20 lokus yang menjadi sasaran intervensi penurunan stunting adalah Kelurahan Karang Indah, Maro, Kelapa Lima, Kampung Wapeko, Kaiburse, Onggri, Toray, Erambu, Andaito, Selaw, Dufmira, Wambi, Buepe, Yawimu, Yowed, Wanam, Waan, Konorau, Suam dan Wantarma. 

“Harapan kami bahwa yang kita tentukan ini merupakan lokasi yang angka stuntingnya tinggi sehingga perlu kita lakukan intervensi,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Merauke, Delsiana K Gebze.

Kesempatan yang sama, Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Merauke, Rhino Tahya memaparkan sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk percepatan penurunan stunting.

Sebagai Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Merauke, H. Riduan mengajak tim satgas lebih menjangkau kampung-kampung untuk melakukan intervensi penurunan stunting. Sebab menurutnya, masih banyak kampung pedalaman yang belum dijangkau untuk dapat mencapai harapan penurunan stunting. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia punya target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 adalah 14 persen.

Upaya Pemerintah dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Date:

Untuk menjaga ketahanan pangan nasional, TNI diminta untuk ikut serta. Dalam program pompanisasi yang digencarkan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pertanian, TNI diminta untuk mengikuti realisasi di masing-masing kelompok tani.

Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayjen TNI Bambang Trisnohadi mengatakan untuk mengatasi masalah El Nino dan Global Warming, TNI bekerjasama dengan Kementerian Pertanian RI merealisasikan pompanisasi. Untuk wilayah NTB ada 4.307 pompa yang harus diinstalasi.

“Nanti bekerjasama dengan TNI yang ada di NTB kita akan bantu. Kita akan dampingi kelompok tani untuk menginstalasi pompa-pompa tersebut,” katanya Jum’at (3/5) sore.

Ia mengatakan, melalui program pompanisasi tersebut pertanian di NTB tidak kekurangan air meksi dalam kondisi musim kering. Sehingga diharapkan, El Nino yang terjadi tidak mempengaruhi produksi pertanian di NTB.

“Itu disiapkan oleh Kementerian Pertanian (pompa red). Kita ditantang oleh Pak Menteri Pertanian kalau butuh 6.000 ribu atau 9.000 ribu, mereka siap untuk menyiapkan,” ungkapnya.

Pembagian pompa bagi kelompok tani ini sambunnya untuk seluruh Indonesia. Pada program ini, TNI dimasing-masing wilayah diberikan target selama tiga bulan untuk menyelesaikan instalasi pompa yang ada.

“Teknisnya nantinya akan diatur. Karena mungkin kondisi yang ada berbeda-beda jumlah personil yang berbeda-beda,” terangnya.

Empat ribuan pompa yang dibagikan untuk seluruh kabupaten dan kota di NTB namun khususnya di daerah-daerah yang tingkat kekeringannya tinggi. Saat ini pompa yang dibagikan masih dalam proses pemasangan.

“Jangka pendek ini selain pompanisasi dan optimalisasi rawa-rawa yang ada. Tapi diwilayah sini tidak ada. Ada juga irigasi pompa 251 unit,” katanya.

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Kebijakan Pro Rakyat Presiden Prabowo di Momen Lebaran 2025

Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan beragam kebijakan yang telah...

Pemerintah Bentuk Holding Bank Tanah untuk Penuhi Lahan Program 3 Juta Rumah

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah...

Pembentukan Holding Bank Tanah Untuk Penuhi Lahan Program 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap bakal bekerja...

Presiden Prabowo Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat untuk Kebijakan Lebaran 2025

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan empat kebijakan penting menjelang Idulfitri...