Papua merupakan bagian integral dari Indonesia yang memiliki potensi ekonomi besar dan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam maupun keanekaragaman budaya. Dalam hal ini pemerintah beserta pemangku kepentingan terus berupaya dalam mengoptimalkan pemerataan Pembangunan infrastruktur yang menjadi langkah dalam memperkuat ekonomi di Papua.
Pemerintah tetap memberikan yang terbaik dalam membangun infrastruktur dan memajukan perekonomian di wilayah, hal ini menjadi suatu wujud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Saat ini Rencana RPJPD (Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025-2045 Papua fokus mewujudkan pembangunan daerah yang adil dan merata bagi kesejahteraan masyarakat, secara khusus orang asli Papua (OAP). Ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan arahan pembangunan daerah selama periode 20 tahun kedepan.
Plt Asisten Sekda Provinsi Papua Bidang Pemerintahan, Yohanes Walilo mengatakan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2005-2025 kini telah mendekati akhir periode.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, maka perlu dipastikan keberlanjutan pembangunan Provinsi Papua selama 20 tahun kedepan melalui penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Papua tahun 2025-2045.
RPJPD menjadi momentum strategis dan komitmen Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan bukti transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang. Yangmana hasil dari evaluasi ini memberikan analisis yang komprehensif dan holistik terhadap capaian pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025.
Ini menjadi satu langkah strategis yang diambil untuk memastikan bahwa kedepannya pembangunan tidak hanya menciptakan pertumbuhan infrastruktur, tetapi selaras dengan pertumbuhan ekonomi dengan hadirnya investasi di Papua yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Salah satunya dengan pembangunan pabrik gula di Papua yang memiliki agroklimat yang sesuai untuk menggenjot produksi tebu dalam negeri. Dalam hal ini, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan dirinya sudah berdiskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal rencana pembangunan pabrik gula dan perkebunan tebu di Papua. Adapun lahan yang sudah disiapkan tersebut, seluas lebih dari 1 juta hektare di daerah Merauke, Papua.
Pembukaan pabrik gula merupakan upaya pemerintah dalam menaikkan produksi gula dalam negeri. Selain itu, Infrastruktur dan beberapa tempat-tempat penting lainnya seperti pelabuhan dan bandara juga gencar dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat setempat.
Dengan pembangunan Pelabuhan dan bandara di Biak Numfor Papua, ekspor ikan tuna ke negara Jepang menjadi lebih massif. Investasi pemerintah atas pembangunan di daerah tersebut akan kembali kepada negara melalui pendapatan yang bahkan berkali-kali lipat.
Bupati Kabupaten Biak Numfor, Papua, Herry Ario mengatakan dengan pembangunan Pelabuhan laut dan pelabuhan udara mempermudah hasil laut untuk diekspor langsung ke Jepang tanpa melalui Jakarta lagi. Dengan keberadaan pelabuhan yang mumpuni sangat penting untuk suatu wilayah dan sekitarnya meningkatkan skala ekonomi.
Peningkatan investasi juga diperkuat oleh upaya untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek-proyek pembangunan. Dengan memastikan bahwa masyarakat lokal terlibat dan mendapatkan manfaat dari investasi, iklim sosial dan politik menjadi lebih stabil, menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor.
Saat ini Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja telah resmi menghibahkan bangunan dan peralatan pengolahan kayu primer yang akan dihibahkan bagi Orang Asli Papua dalam Koperasi Produsen NIT MEKE.
Adapun bantuan hibah tersebut berupa : bangunan Gudang Pengolahan Kayu (16 m x 25 m), Bangunan Rumah Sowdoktor (1 unit), Bangunan Rumah Genset (1 Unit), Peralatan Mesin Showmil (1 set), Peralatan Sowdoktor (1 set), Mesin Genset 150 KVA (1 unit), dan Forklift kapasitas 3.5 Ton (1 unit).
Ini bertujuan meningkatkan daya saing produksi Industri Kecil dan Menengah yang merupakan binaan Dinas Perindagkop UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua. Sekda Provinsi Papua, Dr. M. Ridwan Rumasukun, S.E., MM. mengatakan saat ini Koperasi NIT MEKE telah mampu memproduksi dan menjual kayu olahannya rata-rata sebanyak 2 kontainer atau sekitar 28 m3 Kayu Merbau (Kayu Besi) ke Surabaya.
Hasil pengolahan Kayu Primer yang berlokasi di Nimbokrang Kabupaten Jayapura ini telah mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat orang Asli Papua yang merupakan warga di sekitar kampung tersebut.
Pemerintah berharap apa yang telah di upayakan dapat masyarakat lakukan dan kembangkan sebaik-baiknya agar memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan dan tentunya akan memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masyarakat Papua dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memastikan bahwa proyek mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pembangunan di wilayah mereka.
Pemerataan pembangunan infrastruktur di Papua menciptakan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Papua dapat membuka potensinya sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan negara secara keseluruhan.
