Akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Dr. Iswadi, M.Pd mengingatkan sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah masa kampanye dan kepada para elite politik untuk senantiasa bersikap dewasa, santun, dan toleran dalam menghadapi Pemilu 2024.
Guna untuk menghindari sikap dan perilaku yang dapat merusak demokrasi seperti golput, money politics, politik identitas, ujaran kebencian, provokasi dan jangan coba coba untuk berlaku curang karena Dalam pandangan saya, sepanjang KPU dengan tegak bersikap Adil, terutama tidak disetir oleh pihak pihak lain, selama itu pula Persatuan dan kesatuan akan tetap terawat dengan baik.
“Mari kita lakukan kampanye secara damai, sehat, dan beradab, tanpa menjelek-jelekkan atau penyerangan calon lain. Mari kita hormati hak dan pilihan orang lain, tanpa memaksakan pilihan kita. Saya yakin dan percaya, bahwa kita semua memiliki niat dan harapan yang baik untuk bangsa dan negara. Marilah kita bergandengan tangan, Bersatu padu, dan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi kita, jaga persatuan dan kesatuan. Apalah arti kemenangan kalau kemudian bangsa ini terpecah belah,” ujar Akademisi berdarah Aceh dalam keterangannya
Alumni Program Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini menyebutkan Pemilu 2024 harus dijadikan momentum untuk menunjukkan komitmen terhadap demokrasi.
Pemilu 2024 merupakan kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dan integritas sebagai warga negara, dengan menggunakan hak pilih secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab.
“Tentunya tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan perdamaian bangsa dan negara dalam proses demokrasi yang berlangsung agar berjalan dengan baik dan sukses,” lanjutnya. Kemudian, Dr. Iswadi M.Pd menerangkan bahwa Pemilu adalah cerminan dari implementasi demokrasi bukan sekadar persoalan ‘menang atau kalah’, tetapi tentang upaya merawat ‘tenun kebangsaan’ yang telah dirajut selama 78 tahun sejak Indonesia Merdeka.
Maka dari itu, baik dalam pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, upaya untuk menjalani proses politik yang demokratis, tanpa mengumbar sentimen SARA ataupun menebar pesan-pesan kebencian akan menjadi kunci terjaganya marwah demokrasi.
“Dalam demokrasi, kita mengharapkan partisipasi bukan sebatas mobilisasi. Tetapi bagaimana partisipasi itu terwujud jika publik secara kolektif tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting pada berbagai level. Politik jangan menjadi semacam proses ‘beli putus’, di mana setelah pemilu berakhir, berakhir pula hubungan antara konstituen yang memilih dengan wakil rakyat yang dipilih,ujar Dr. Iswadi, M.Pd.
Kita meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bermain api dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Supaya semua proses tahapan Pemilu 2024 terhindar dari praktek kecurangan. “Kita meminta agar penyelenggara tidak melakukan berbagai kecurangan karena itu akan merugikan bangsa dan negara”, “penyelenggara harus bersungguh-sungguh memperhatikan ini. Tidak bermain api dalam proses penyelenggara demokrasi,” supaya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia tetap terjaga dan juga dapat melahirkan Presiden dan wakil Presiden yang Berintegritas demikian Dr. Iswadi, M.Pd.
