Sejak tahun lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa seluruh warga negara, terutama anak-anak, memiliki akses gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka. Program MBG diyakini akan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh anak Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025.
Tercapainya kualitas sumber daya manusia (SDM) bermutu dan berdaya saing adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan menyeluruh. Untuk itu, program yang dijalankan harus dimulai dengan memastikan bahwa kondisi sehat sejak dalam kandungan hingga lahir, balita, dan usia sekolah. Hal ini pula yang kemudian mendorong lahirnya program MBG.
Program MBG dilakukan melalui pemberian makan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting. Gizi memainkan peran langsung dalam membentuk kualitas SDM. Gizi yang cukup memungkinkan individu mencapai potensi penuh dalam hal belajar, berprestasi, dan berkontribusi kepada masyarakat.
Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan gizi yang optimal lebih mampu berkonsentrasi, menyimpan informasi, dan berprestasi di bidang akademik. Sebaliknya, malnutrisi memiliki dampak jangka panjang yang merugikan terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. Kementerian Kesehatan secara konsisten menekankan pentingnya menangani masalah malnutrisi melalui berbagai inisiatif, seperti yang terlihat dalam laporan tentang gizi anak, khususnya yang berfokus pada penurunan stunting dan pencegahan anemia.
Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran Diah Dwi Utami mengutarakan gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, mengatasi ketidakamanan pangan dan malnutrisi berkontribusi pada terciptanya peluang ekonomi yang lebih adil dengan meningkatkan lapangan kerja dan mendorong wirausaha lokal, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketimpangan semakin diperkuat dengan mempromosikan akses makanan bergizi sebagai bagian dari program kesejahteraan sosial yang lebih luas,” ungkap Diah Dwi Utami.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pemenuhan gizi secara nasional saat ini masih menjadi masalah yang serius. Meskipun telah mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, tetapi Indonesia masih menghadapi masalah triple burden of malnutrition, yaitu gizi kurang (stunting, wasting, underweight), gizi lebih (obesitas), dan defisiensi gizi mikro (kekurangan zat besi, vitamin A, yodium, dll), sesuai dengan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018.
Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN)
Triple burden of malnutrition menjadi salah satu tantangan gizi yang masih dihadapi Indonesia dan latar belakang utama peluncuran program MBG. Selain hal itu, Indonesia juga masih menghadapi tantangan berupa tingginya angka stunting dan gizi buruk, ketidakmerataan akses makanan bergizi, serta daerah rawan pangan.
“Sekitar 4,5 juta anak Indonesia masih mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif akibat kekurangan gizi. Stunting dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti penurunan kemampuan kognitif, prestasi belajar, dan produktivitas di kemudian hari,” tutur Diah Dwi Utami.
Ia juga menyadari ada kesenjangan dalam akses terhadap makanan bergizi di berbagai daerah di Indonesia, terutama daerah pedesaan, daerah terpencil, dan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Selain itu, beberapa wilayah di Indonesia masih rentan terhadap masalah ketersediaan dan kualitas pangan yang dapat memperburuk masalah gizi.
Untuk melaksanakan tugas dalam pemenuhan gizi nasional, Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 kemudian membentuk Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga ini menyelenggarakan pemenuhan gizi nasional untuk mendukung pembangunan SDM yang berkualitas, sebagai perwujudan hak asasi manusia.
“Program Makan Bergizi Gratis sudah ada di dalam APBN 2025, sudah dianggarkan sebesar Rp71 triliun. Jadi, apakah MBG akan menyebabkan tambahan defisit di tahun 2025? Mestinya tidak, karena sudah dianggarkan di 2025, sudah diperhitungkan dalam APBN,” terang Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta dalam Konferensi Pers APBN 2024: Kerja Keras untuk Kemajuan Bangsa pada 6 Januari 2025.
Lebih lanjut, Isa menegaskan bahwa seluruh anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut dialokasikan ke Badan Gizi Nasional. Dalam APBN 2025, dari total anggaran Rp71 triliun tersebut, sebesar Rp51,5 triliun digunakan untuk belanja barang bahan makan untuk diberikan menjadi makan bergizi. Anggaran lainnya digunakan untuk belanja modal yang digunakan untuk mendukung program teknis, belanja pegawai, dan belanja barang yang digunakan untuk mendukung program pemenuhan gizi dan program dukungan manajemen.
Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran Diah Dwi Utami menjelaskan salah satu program yang menjadi pembahasan dalam penyusunan APBN 2025 adalah Program MBG. Program tersebut merupakan program prioritas utama Presiden (Asta Cita) dilaksanakan menggunakan dana APBN 2025, dengan mata anggaran sebagai Bantuan Pemerintah.
“Alokasi anggaran yang disediakan pada kegiatan Bantuan Pemerintah ini adalah berupa paket bantuan MBG, yang dialokasikan melalui DIPA Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2025. Alokasi anggaran untuk Program MBG pada akun Bantuan Pemerintah sebesar Rp51,5 trilun dengan target penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang, dengan rinciana 15,5 juta anak sekolah dan sebanyak 2,4 juta orang ibu hamil/menyusui dan balita,” terang Diah Dwi Utami.
Keselarasan program MBG dengan kebijakan pemerintah di bidang gizi
Menurut Diah Dwi Utami, dengan memperhatikan angka kemiskinan nasional tahun 2024 yang menyentuh angka 9,03% sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokatrik pada tahun 2009 sebesar 4,5-5,0, maka diperlukan 11,3 juta jiwa yang harus dientaskan kemiskinannya sampai tahun 2009 untuk mengejar tingkat kemiskinan sebesar 5%. Indonesia juga masih mengalami permasalahan gizi seperti prevelansi stunting pada balita dan masalah gizi pada anak usia sekolah.
Selain itu, Indonesia juga masih mengalami tantangan ketahanan pangan. Menurut Global Food Security Indeks (GFSI) 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 113 negara dalam hal ketahanan pangan. Indeks ini mengukur ketahanan pangan berdasarkan atas keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan pangan, serta ketahanan sumber daya alam. Pada parameter lain, Indonesia juga mencatatkan tingkat kelaparan di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara, berdasarkan Global Hunger Indeks (GHI) tahun 2023. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 26,5% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi.
“Program Makan Bergizi Gratis menjadi solusi dengan harapan tingkat konsumsi pangan, kesehatan, serta pendidikan membaik sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan,” pungkas Diah Dwi Utami.
