Hilirisasi industri mineral dan batubara kebijakan hilirisasi nikel berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai target 8%. Kebijakan hilirisasi ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada pidato pelantikannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peningkatan nilai tambah komoditas melalui kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dalam menjamin kesejahteraan sejati bagi seluruh rakyat, kita harus memastikan hilirisasi diterapkan pada semua komoditas yang kita miliki,” ujar Prabowo di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10/2024).
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa manfaat dari nilai tambah komoditas mineral dan batubara harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menyebutkan kebijakan hilirisasi nikel pemerintahan pada lima tahun mendatang menerapkan prinsip keberlanjutan kebijakan hilirisasi dari era presiden Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai target 8%.
Hal ini disampaikan oleh Bambang di sela-sela acara diskusi bertajuk ‘Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di Jakarta, Jumat (25/10/2024). “Kami akan terus mengawal agar regulasi yang ada mampu menstimulasi hilirisasi nikel dengan tepat. Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan baik,” ujar Bambang.
Bambang menyampaikan pihaknya mengawal dan mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM. “Jadi, kita siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Pak Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8%,” tandas Bambang.
Di DPR, kata Bambang, Golkar akan mengawal kebijakan hilirisasi nikel melalui fungsi-fungsi DPR baik legislasi, pengawasan dan anggaran. Dikatakannya, Fraksi Golkar di DPR akan memastikan kebijakan hilirisasi nikel didukung oleh regulasi yang kuat, diawasi secara transparan dan akuntabel serta kebijakan tersebut didukung oleh anggaran memadai.
Sementara di eksekutif, Golkar memiliki sejumlah kader yang menduduki tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran. Selain Bahlil, sejumlah menteri di bidang ekonomi yang berasal dari Partai Golkar adalah Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. “Hilirisasi adalah isu seksi yang akan meningkatkan penerimaan negara, menjawab tantangan ekonomi berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% agar kita bisa keluar dari middle income trap,” sebut Bambang.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pihaknya akan menggencarkan program hilirisasi atau pemrosesan dan pemurnian komoditas mineral selain nikel, salah satunya yakni bauksit. Bahlil mengatakan dirinya ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menggencarkan program hilirisasi mineral lainnya setelah sukses dengan program hilirisasi nikel di Indonesia.
Dia menyebutkan, komoditas lain yang akan digencarkan program hilirisasinya adalah bauksit. “Nah, itu mungkin ke depannya juga. Itu salah satu tugas kita nanti. Salah satu tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan hilirisasi pada sektor lain selain nikel, termasuk di dalamnya bauksit,” kata Bahlil.
