Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh. Di tengah rencana aksi demo buruh se-Jabodetabek yang direncanakan pada 24 Oktober 2024, pemerintah terus mengupayakan dialog dan solusi konkret bagi para pekerja.
Diketahui bahwa massa buruh mengajukan dua tuntutan utama, yakni kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
Namun, langkah-langkah drastis seperti aksi demonstrasi dan mogok kerja harus dilihat secara kritis karena dapat berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono menyatakan jangan meragukan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.
“Jangan pernah ragukan komitmen Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum buruh,” ujar Mas Dar
Dia memahami beberapa tuntutan yang selalu disuarakan buruh menyangkut kepentingan masa depan di antaranya pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, kenaikan upah, dan jaminan perlindungan sosial yang lebih baik. Menurut dia, Prabowo menyadari bahwa kesejahteraan kaum buruh di Tanah Air belum ideal.
Untuk itu Prabowo memiliki komitmen kuat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok buruh dan penduduk miskin.
