Membangun Indonesia dari Desa menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan infrastruktur akan membuka konektivitas, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan demi mewujudkan Indonesia-sentris.
Efeknya, bukan hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil mengundang investor di wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Presiden Jokowi melaporkan progres pembangunan selama 10 tahun dirinya menjabat. Jokowi menjelaskan, Pemerintah telah membangun pondasi dan peradaban baru yang Indonesia-sentris.
“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini, kita telah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar,” kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, selama 10 tahun, pemerintah telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa dan 1,9 juta meter jembatan desa. Selain itu, ribuan kilometer jalan tol baru juga dibangun di era pemerintahan Jokowi.
“Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru,” ucapnya.
Tidak kurang dari 2.700 kilometer jalan tol baru dan 6.000 kilometer jalan nasional juga terbentang di semua pulau. Menurut Jokowi, dengan pembangunan itu berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% pada 2023. Jokowi menyebut Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024.
“Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan,” katanya.
Sementara itu, Jokowi menegaskan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Presiden menyebut hal tersebut dapat dilihat dari dana desa yang telah tersalurkan untuk membangun desa-desa di seluruh Tanah Air.
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya. Presiden memberi contoh dalam pembangunan bandara hingga bendungan yang memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa.
“Airport niku gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe. Bendungan niku Rp1 triliun, Rp1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk kalau dijadikan artinya uang itu gede sekali,” jelasnya.
Lebih lanjut, mengenai pembangunan jalan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350 ribu kilometer. Presiden menyebut jalan desa yang telah dibangun di seluruh Tanah Air jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.
“Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilo, berarti kali 75 berarti sudah 350 ribu jalan desa,” imbuhnya.
Jokowi berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.
“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar belonjone teng Jakarta. Ketok e luweh murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Jokowi mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing.
“Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,” tandasnya.
Pembangunan dari Pinggiran Desa Untuk mendukung peningkatan pembangunan fisik di daerah, Pemerintahan Jokowi meningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun. Peningkatan alokasi dana desa secara bertahap ini, sekaligus untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa.
Anggaran yang disalurkan ke setiap desa bahkan naik hingga menembus angka Rp 1 miliar per desa. Tak hanya itu, jumlah desa penerima dana transfer pun bertambah, sedikitnya 74.954 desa.
Proyek pembangunan fisik infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan, bendungan, hingga saluran irigasi, terus dilakukan. Alhasil, sentuhan-sentuhan ke titik-titik terdekat masyarakat tak terabaikan.
Langkah yang paling tepat untuk membangun dari pinggiran adalah dengan membangun jalan raya, untuk meningkatkan akses konektivitas. Konektivitas yang terjadi nantinya akan mengakselarasi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Pembangunan jalan raya di perbatasan akan memudahkan pengawasan, sehingga wilayah Indonesia di perbatasan tidak lagi diklaim sebagai milik negara tetangga. Kebijakan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran sangatlah tepat.
Daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan negara negara tetangga, harus menjadi titik perhatian utama pemerintah. Tidak hanya membangun jalan, pemerintah harus mendirikan puskesmas, sekolah, pasar, pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan mendapat jaminan mata pencarian, akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses penerangan listrik.
