Rencana pembentukan Angkatan Siber oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai harus mengutamakan kolaborasi dengan lembaga lain bergerak di bidang sama.
Menurut pakar keamanan siber Pratama Persadha, kerja sama di antara instansi yang sudah bergerak di bidang siber seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu diperkuat jika Angkatan Siber TNI terwujud.
Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, mengungkapkan kolaborasi antarinstansi menjadi kunci penting agar setiap informasi terkait ancaman siber dapat dibagikan secara optimal.
“Keberadaan Angkatan Siber akan saling menguatkan karena semua instansi tersebut dapat berbagi informasi terkait kondisi keamanan siber yang sedang terjadi,” kata Pratama.
Langkah pembentukan Angkatan Siber diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga memaksimalkan fokus masing-masing instansi.
Menurut Pratama, setiap lembaga dapat menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka.
Dia menilai, instansi seperti BIN, Polri, dan BSSN memiliki perhatian yang beragam terhadap dunia siber, tetapi tidak ada satu pun yang benar-benar fokus pada aspek pertahanan keamanan negara dari serangan siber asing.
Pratama menyampaikan, koordinasi antara TNI dan instansi lain sangat diperlukan agar respons terhadap ancaman siber semakin cepat dan tepat.
Selain itu, Pratama menekankan, sinergi lintas lembaga ini mampu menghadirkan pandangan yang lebih holistik terhadap potensi serangan siber, sehingga respons yang diambil bisa lebih menyeluruh dan strategis.
Pembentukan Angkatan Siber bukan hanya menjadi sebuah langkah teknis, tetapi juga mencerminkan upaya membangun ekosistem pertahanan digital yang lebih kuat.
Kolaborasi antarinstansi diharapkan dapat membawa Indonesia ke arah keamanan siber yang lebih baik, sekaligus menjawab tantangan di era digital yang semakin kompleks.
Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pihaknya sudah menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan matra keempat ini.
