Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam bidang ekonomi telah berhasil membawa perubahan signifikan dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, di tengah tantangan ekonomi global, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol pada tahun 2024.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini tidak terlepas dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang terus digencarkan oleh Jokowi serta program perlindungan sosial yang komprehensif.
Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI pada September 2024, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,05 persen, di tengah gejolak ekonomi global.
“Kita tetap bisa menjaga momentum pertumbuhan dalam pergolakan ekonomi global,” ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa angka kemiskinan ekstrem yang sempat naik akibat pandemi COVID-19 telah kembali turun bahkan di bawah tingkat sebelum pandemi.
Pada tahun 2019, angka kemiskinan ekstrem berada di 9,4 persen, kemudian naik menjadi 10,14 persen pada puncak pandemi, tetapi saat ini berhasil ditekan hingga 9,03 persen.
Pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi Jokowi yang fokus pada pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.
Bank Dunia juga mengakui keberhasilan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, di mana konsumsi masyarakat lapisan bawah meningkat hingga 5,5 persen di era kepemimpinan Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah telah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
Pembangunan infrastruktur yang masif selama pemerintahan Jokowi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penurunan kemiskinan ekstrem. Dengan membangun jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, pemerintah berhasil membuka akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan mobilitas ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat.
Selain itu, program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terus diperluas cakupannya. Sri Mulyani menekankan bahwa program-program ini menjadi tulang punggung dalam upaya pengurangan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan perbaikan dari indeks pembangunan kita,” ujarnya.
