Pemerintah Kabupaten Merauke dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menandatangani 9 komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Merauke. 

Penandatanganan dilakukan saat rembuk stunting tahun 2024 sekaligus penentuan 20 lokasi khusus prioritas stunting yang akan dilakukan intervensi bersama di tahun 2025 menghadirkan 14 OPD terkait, pimpinan TNI dan Polri serta narasumber Muhamad Jumhadi selaku Tenaga Ahli Iney Banda Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Kementrian Dalam Negeri. 

Sembilan komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut adalah;

1. Berdasarkan data EPPGBM Kabupaten Merauke tahun 2023 sebesar 16, 5 persen maka ditargetkan penurunan angka stunting di Kabupaten Merauke di tahun 2024 sebesar 1 persen dan tahun 2025 sebesar 1, 5 persen.

2. Menyepakati secara bersama-sama meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting

3. Mengarahkan program dan kegiatan penurunan stunting tahun 2024 dan 2025 pada kampung-kampung lokasi prioritas

4. Menyepakati bahwa OPD terkait dan pemerintah kampung dan kelurahan akan memprioritaskan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penurunan stunting dalam APBD dan APBN

5. Meningkatkan peran distrik dalam mendukung kampung atau kelurahan dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting

6. Meningkatkan peran kampung atau kelurahan dalam melakukan konvergensi program atau kegiatan dalam percepatan pencegahan penurunan stunting terintegrasi di kampung atau kelurahan

7. Mengintensifkan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat di seluruh perangkat daerah distrik dan kampung atau kelurahan

8. Mengoptimalkan pendampingan keluarga pada lima kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita umur 0-9 bulan agar mendapatkan intervensi dan layanan yang berkualitas

9. Bersedia melakukan komitmen ini dan ikhlas serta penuh tanggungjawab. 

Sementara 20 lokus yang menjadi sasaran intervensi penurunan stunting adalah Kelurahan Karang Indah, Maro, Kelapa Lima, Kampung Wapeko, Kaiburse, Onggri, Toray, Erambu, Andaito, Selaw, Dufmira, Wambi, Buepe, Yawimu, Yowed, Wanam, Waan, Konorau, Suam dan Wantarma. 

“Harapan kami bahwa yang kita tentukan ini merupakan lokasi yang angka stuntingnya tinggi sehingga perlu kita lakukan intervensi,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Merauke, Delsiana K Gebze.

Kesempatan yang sama, Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Merauke, Rhino Tahya memaparkan sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk percepatan penurunan stunting.

Sebagai Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Merauke, H. Riduan mengajak tim satgas lebih menjangkau kampung-kampung untuk melakukan intervensi penurunan stunting. Sebab menurutnya, masih banyak kampung pedalaman yang belum dijangkau untuk dapat mencapai harapan penurunan stunting. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia punya target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 adalah 14 persen.

Pilkada Serentak 2024 Bebas Narasi Hoaks dan Provokatif

Date:

Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Nunu Andriani meminta agar masyarakat menjadi pribadi yang bijak dalam menyikapi hoaks dan provokasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Pasalnya, kabar bohong yang berembus setiap pilkada sengaja disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan masyarakat.

“Kita tidak boleh golput. Perbedaan pilihan itu bukan menjadi alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan,” kata Nunu Andriani, dilansir dari Antara, Rabu (5/6/2024).

Sama halnya untuk partai politik (parpol) setempat, Nunu Andriani mengharapkan agar seluruh parpol dapat saling menjaga kondusivitas dan tidak saling memprovokasi. Sebab, tiap parpol memiliki calon masing-masing.

Parpol harus bisa menentramkan hati masyarakat serta mengedukasi agar warga dapat menjadi pemilih yang cerdas dan bijak, “Tunjukkan yang menjadi visi dan misi serta potensi dari diri masing-masing calon,” ucapnya.

Bercermin dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang dinilai berjalan dengan sukses, aman, dan terkendali, Nunu berharap agar pencapaian tersebut dapat menjadi tolok ukur bagi KPU setempat dalam pelaksanaan Pilkada mendatang, terutama dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau 2024.

Kemudian, sehubungan dengan peluncuran maskot Si Jawet yang artinya jujur, adil, wibawa, edukasi, dan tulus, KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas diharapkan dapat mengemban tanggung jawabnya dengan baik.

“Bawaslu harus bisa mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 dengan mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan kecurangan dan bisa menimbulkan konflik di lapangan,” ujar Nunu Andriani menegaskan.

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Kebijakan Pro Rakyat Presiden Prabowo di Momen Lebaran 2025

Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan beragam kebijakan yang telah...

Pemerintah Bentuk Holding Bank Tanah untuk Penuhi Lahan Program 3 Juta Rumah

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah...

Pembentukan Holding Bank Tanah Untuk Penuhi Lahan Program 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap bakal bekerja...

Presiden Prabowo Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat untuk Kebijakan Lebaran 2025

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan empat kebijakan penting menjelang Idulfitri...