Netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat.
Untuk mengantisipasi itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman bekerja sama dengan Harian Jogja menggelar talkshow bertajuk Menjaga Netralitas ASN selama Pilkada, Kamis (18/7/2024).
Kegiatan itu menghadirkan narasumber antara lain, Kepala Kesbangpol Sleman Indra Darmawan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Sleman Budi Pramono, serta Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar yang menyampaikan materi tentang pengawasan serta kewajiban aparatur sipil negara (ASN) untuk netral dalam pilkada.
Dalam paparannya, Kepala Kesbangpol Sleman Indra Darmawan, mengatakan talkshow kali merupakan bentuk sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Sleman.
Menurutnya, sosialisasi ini menyasar seluruh jajaran pegawai di lingkup Pemkab Sleman, berkaitan dengan netralitas selama gelaran pilkada.
“Netralitas ASN adalah untuk memastikan kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan salah satu pihak,” ungkapnya.
Di sisi lain, pelayanan juga tidak terganggu dengan adanya gelaran pesta demokrasi lima tahunan yang akan berlangsung bulan November 2024 ini.
“Namanya pesta demokrasi harus dilaksanakan dengan senang, jangan marah-marah. Meski demikian, pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Ditambahkan oleh Indra, netralitas ASN bertujuan untuk menekan terjadinya konflik dalam penyelenggaraan pilkada.
“ASN harus benar-benar netral karena bisa sangat rawan memicu konflik sehingga harus diminimalkan,” katanya.
Indra berpesan kepada seluruh ASN di lingkup Pemkab Sleman agar selalu berhati-hati dan memastikan bisa menjaga netralitas di setiap tahapan pelaksanaan pilkada.
“Sudah ada aturannya dan aturan itu harus dipatuhi,” katanya.
Kepala BKPP Sleman, Budi Pramono menekankan bahwa netralitas ASN sudah diatur dalam undang-undang tentang ASN. Selain itu, ungkap Budi, berdasarkan surat keputusan bersama lima Kementerian dan Bawaslu, ditekankan pentingnya netralitas bagi setiap ASN dalam gelaran pemilu maupun pilkada.
“Intinya tidak boleh mengikuti kegiatan sebelum, selama dan sesudah kampanye oleh pasangan calon. Ini harus dipatuhi karena ada sanksi bagi ASN yang melanggar,” kata Pramono.
Meski demikian, Budi tidak memungkiri sebagai warga negara, ASN juga memiliki hak pilih. Hanya saja, ia mewanti-wanti agar hak tersebut digunakan sebaik-baiknya, namun tidak boleh melanggar aturan yang ditentukan.
“Tidak boleh terlibat dalam kegiatan pasangan calon. Ini harus dihindari,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar, mengatakan jajarannya terus mengimbau agar ASN di lingkup pemkab Sleman tak melanggar aturan terkait dengan netralitas.
Di sisi lain, tukas Arjuna, Bawaslu terus mengawasi secara berkala untuk memastikan tidak ada ASN yang melanggar aturan.
“Kalau ada dugaan pelanggaran langsung kami ingatkan melalui saran perbaikan bahwa yang dilakukan tidak boleh. Sebab, pelanggaran netralitas juga ada sanksi pidananya,” katanya.
