Pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Papua diminta untuk segera penuhi kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Demikian imbauan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Papua di Hotel Aston Jayapura, Papua.
Tito menegaskan bahwa memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
“Dari tahun 2022 kami sudah menerbitkan surat edaran, semua daerah agar mempersiapkan koordinasi dengan KPUD, Bawaslu Daerah, Polri, TNI, jajaran untuk menyiapkan pembiayaan,” ujar Tito.
Selain itu, Tito melanjutkan, pembiayaan Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang realisasinya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu sebesar 40% bersumber dari APBD 2023 dan tahap kedua 60% dari APBD 2024.
Adapun besarannya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati Pemda dengan penyelenggara maupun pihak keamanan. Adanya tahapan realisasi pembayaran ini diterapkan agar keuangan daerah tidak terlalu terbebani.
“Oleh karena itulah dari tahun 2023, kita melakukan zoom meeting berkali-kali. Saya dengan tim mengecek semua daerah, mengejar-ngejar. Cepat bayar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, dirinya mengapresiasi karena 32 Pemda di Papua telah menyepakati NPHD dengan KPU Daerah maupun Bawaslu Daerah. Namun, untuk kesepakatan dengan pihak keamanan, masih ada 14 Pemda yang belum menandatangani NPHD dengan TNI dan 12 Pemda dengan Polri. Selain itu, masih ada Pemda yang belum sepenuhnya merealisasikan anggaran yang telah disepakati dalam NPHD.
Tito menjelaskan, dukungan anggaran kepada pihak keamanan dibutuhkan mengingat upaya menjaga keamanan perlu dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara.
“Bukan pada saat hari H, mulai penggalangan dari awal untuk cipta kondisi perlu biaya semua, ini artinya mulai dari sekarang [realisasi anggarannya],” kata Tito.
Selain itu, Tito juga meminta kepada para gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dapat menggelar rapat untuk mengejar kabupaten/kota yang belum merealisasikan anggaran Pilkada.
“Jika tidak, nanti mereka bilang mereka tidak bisa melakukan Pilkada karena tidak ada uangnya, alasannya begitu saja ke tingkat pusat ngeluhnya ke saya, sudah kita beresin semua begitu,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, selain Tito, juga hadir Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto yang menjadi pembicara kunci. Kemudian hadir pula narasumber lainnya dari KPU RI, Bawaslu RI, Polri, dan TNI.
