Pemerintah Kabupaten Merauke dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menandatangani 9 komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Merauke. 

Penandatanganan dilakukan saat rembuk stunting tahun 2024 sekaligus penentuan 20 lokasi khusus prioritas stunting yang akan dilakukan intervensi bersama di tahun 2025 menghadirkan 14 OPD terkait, pimpinan TNI dan Polri serta narasumber Muhamad Jumhadi selaku Tenaga Ahli Iney Banda Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Kementrian Dalam Negeri. 

Sembilan komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut adalah;

1. Berdasarkan data EPPGBM Kabupaten Merauke tahun 2023 sebesar 16, 5 persen maka ditargetkan penurunan angka stunting di Kabupaten Merauke di tahun 2024 sebesar 1 persen dan tahun 2025 sebesar 1, 5 persen.

2. Menyepakati secara bersama-sama meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting

3. Mengarahkan program dan kegiatan penurunan stunting tahun 2024 dan 2025 pada kampung-kampung lokasi prioritas

4. Menyepakati bahwa OPD terkait dan pemerintah kampung dan kelurahan akan memprioritaskan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penurunan stunting dalam APBD dan APBN

5. Meningkatkan peran distrik dalam mendukung kampung atau kelurahan dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting

6. Meningkatkan peran kampung atau kelurahan dalam melakukan konvergensi program atau kegiatan dalam percepatan pencegahan penurunan stunting terintegrasi di kampung atau kelurahan

7. Mengintensifkan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat di seluruh perangkat daerah distrik dan kampung atau kelurahan

8. Mengoptimalkan pendampingan keluarga pada lima kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita umur 0-9 bulan agar mendapatkan intervensi dan layanan yang berkualitas

9. Bersedia melakukan komitmen ini dan ikhlas serta penuh tanggungjawab. 

Sementara 20 lokus yang menjadi sasaran intervensi penurunan stunting adalah Kelurahan Karang Indah, Maro, Kelapa Lima, Kampung Wapeko, Kaiburse, Onggri, Toray, Erambu, Andaito, Selaw, Dufmira, Wambi, Buepe, Yawimu, Yowed, Wanam, Waan, Konorau, Suam dan Wantarma. 

“Harapan kami bahwa yang kita tentukan ini merupakan lokasi yang angka stuntingnya tinggi sehingga perlu kita lakukan intervensi,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Merauke, Delsiana K Gebze.

Kesempatan yang sama, Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Merauke, Rhino Tahya memaparkan sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk percepatan penurunan stunting.

Sebagai Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Merauke, H. Riduan mengajak tim satgas lebih menjangkau kampung-kampung untuk melakukan intervensi penurunan stunting. Sebab menurutnya, masih banyak kampung pedalaman yang belum dijangkau untuk dapat mencapai harapan penurunan stunting. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia punya target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 adalah 14 persen.

Pembangunan IKN Nusantara Beri Dampak Positif bagi Masyarakat 

Date:

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dirasa akan memberikan dampak positif bagi kemajuan wilayah di sekitarnya, tak terkecuali untuk Kota Balikpapan.

Ketua DPC Jubah Hitam Gepak Kota Balikpapan, Mulya Wahyudi menilai, hadirnya IKN sudah membuat lapangan kerja semakin terbuka dan produk UMKM kota Balikpapan juga akan semakin meningkat. Begitu juga sektor perekonomian, dunia usaha serta pariwisata akan ikut mengalami kemajuan.

Dirinya mengaku bahwa pembangunan IKN di Kalimamntan Timur sudah memberikan dampak positif yang dirasakannya, yakni meningkatnya perekonomian di Kota Balikpapan dan jumlah pengangguran juga semakin berkurang.

Wahyu menuturkan, Balikpapan yang saat ini menjadi pintu gerbang IKN telah mendorong Jubah Hitam Gepak DPC Kota Balikpapan untuk berupaya mempersiapkan SDM-SDM yang unggul, agar nantinya dapat bersaing dengan tenaga kerja luar/pendatang yang sama sama ingin terlibat dan bekerja di Ibu Kota baru tersebut.

Secara jujur Wahyudi berkata, bahwa saat ini kendala yang dirasakan pihaknya terkait pembangunan IKN Ialah belum adanya pelatihan-pelatihan bagi SDM lokal dan masih kurangnya perhatian yang diberikan.

Karena minimnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan SDM dan skill kemampuan maka dikhawatirkan tenaga lokal akan kalah bersaing dengan pekerja luar/pendatang yang sudah lebih dahulu memiliki skill dan kemampuan yang lebih baik.

Dirinya berharap agar pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada warga di Kalimantan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar nantinya dapat berkontribusi dalam bekerja di IKN.

Meski demikian, Wahyudi beserta segenap anggota Ormas Jubah Hitam Gepak DPC Balikpapan siap mengawal pembangunan IKN. Pihaknya juga akan berkolaborasi dengan TNI-Polri serta pihak-pihak instansi lainnya yang juga terlibat dan siap untuk memajukan IKN.

Apabila terdapat oknum atau organisasi yang mengganggu proses pembangunan IKN, Jubah Hitam Gepak Kota Balikpapan akan siap untuk pasang badan sebagai garda terdepan dan akan mengawal pembangunan IKN agar tetap berjalan dengan lancar dan selesai sesuai target yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk pembangunan IKN dapat meningkatkan skill atau keahlian masyarakat sekitar.

Membangun IKN tentunya harus dengan infrastruktur yang berkualitas dan memiliki nilai estetika. Untuk itu harus juga dilengkapi dengan SDM yang berkualitas, mulai dari kontraktor, konsultan, pengawas lapangan hingga pada level tukang.

Untuk pelatihannya sendiri terdapat beberapa level mulai dari level kontraktor sampai dengan tukang di level operasional. Kementerian PUPR menyediakan seluruh jenis kebutuhan pelatihan yang memang diperlukan untuk mengerjakan proyek IKN.

Sementara itu, Ketua Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Kaltim Adi Buhari Muslim mengakui bahwa dengan dibangunnya IKN di Kalimantan Timur rupanya memiliki dampak positif yang luar biasa.

Dirinya mencatat beberapa proyek besar dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya masalah kesehatan yang berkaitan dengan air bersih dengan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, bukan saja untuk kebuthan di IKN tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Balikpapan.

Selain bendungan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga telah dilaksanakan misalnya KM 38 Semoi – Sepaku Petung yang tuntas ditingkatkan dalam kondisi baik dan seterusnya ditangani oleh APBN sepanjang kurang lebih 104 km.

Kemudian di kawasan Paser tepatnya di kawasan konservasi di Teluk Adang, di mana saat ini pemerintah pusat sudah membebaskan 50 ribu hektar, tentu saja hal tersebut termasuk peluang untuk membangun pelabuhan untuk wilayah selatan dan hal tersebut masuk APBN.

Dengan adanya progres pembangunan IKN, tentu saja masyarakat di Kaltim harus bisa menangkap peluang dari setiap tantangan yang hadir dalam pemindahan IKN.

Pasalnya, akan terjadi sirkulasi uang dalam jumlah sangat besar yang akan masuk melalui pintu-pintu Ibu Kota Nusantara (IKN), baik yang bersumber dari APBN maupun swasta umum.

Pada tahun 2022 hingga 2024 saja pemerintah pusat sudah menyiapkan dana tidak kurang dari Rp 43 triliun untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan di IKN, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Gubernur Kaltim, Isran Noor menuturkan, saat puncak pembangunan IKN nanti akaj ada 200 ribu hingga 250 ribu pekerja. Hal tersebut tentu saja menjadi peluang besar bagi masyarakat Sepaku dan sekitarnya.

Dirinya lantas mengasumsikan pekerja sejumlah 200.000 orang, di mana setiap satu pekerja yang akan membangun infrastruktur IKN minimal memerlukan Rp.50 ribu setiap hari untuk maka dan minum. Jika ditotal tentu akan ada miliaran uang yang berputar di sektor pangan.

Isran juga mengaku bahwa pemeriintah pusat dan tim transisi IKN telah mulai melakukan pelatihan-pelatihan agar masyarakat bisa terlibat dalam proses ini.

Pembangunan IKN memiliki berdampak pada kemajuan Kalimantan Timur dan sekitarnya, di mana pembangunan IKN akan ditunjang pula dengan pembangunan infrastruktur dan SDM. 

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Pemerintah Pastikan Petani dan Nelayan Lokal Diuntungkan Program MBG

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan akan mengawal pelaksanaan...

Makan Bergizi Gratis Solusi Atasi Stunting

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menjadi prioritas pemerintahan...

Pemerintah Resmikan AI Center Universitas Brawijaya untuk Dukung Ketahanan Pangan

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, meresmikan pusat teknologi kecerdasan...

Makan Bergizi Gratis Serentak Dilaksanakan 6 Januari 2025

Program Makan Bergizi Gratis yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto...