Pemerintah berkomitmen memajukan dan menyejahterakan masyarakat Papua melalui otonomi khusus Papua dan pembentukan daerah otonom baru di Papua. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus berjalan untuk memastikan dua program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik di Papua.
Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar, mengungkapkan, pemerintah terus fokus mewujudkan pembangunan di wilayah Papua. Pembangunan tersebut diwujudkan melalui kebijakan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus), daerah otonom baru (DOB), dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.
Menurut Billy, DOB merupakan salah satu kebijakan yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk mempercepat pembangunan dan memangkas disparitas pembangunan antardaerah.
”Kebijakan DOB memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua,” kata Billy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.
Hadir juga sebagai pembicara, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani dan Staf Khusus Kepala BIN Sundawan Salya.
Sundawan mengatakan, pemerintah perlu memiliki narasi tunggal dalam mendukung kebijakan di Papua. Menurut Sundawan, banyak sekali program pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua yang saat ini sedang berjalan, seperti pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
”Semua K/L (kementerian/lembaga) harus mendiseminasikan dan mengamplifikasikan pembangunan Papua serta membentuk forum-forum dialog yang membahas permasalahan Papua dan solusinya,” kata Sundawan.
Jaleswari juga menyampaikan, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi untuk menghadapi banyaknya narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua. ”Akun-akun media sosial yang mendukung separatisme Papua sering membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Isu yang diangkat, antara lain, tentang pelanggaran HAM, marjinalisasi, kekerasan, dan lingkungan hidup,” kata Jaleswari.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyampaikan, pembangunan Papua selalu menjadi perhatian pemerintah. Papua menjadi prioritas pembangunan untuk mengatasi kemiskinan dan krisis Indeks Pembangunan Manusia.
