Pemerintah Kabupaten Merauke dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menandatangani 9 komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Merauke. 

Penandatanganan dilakukan saat rembuk stunting tahun 2024 sekaligus penentuan 20 lokasi khusus prioritas stunting yang akan dilakukan intervensi bersama di tahun 2025 menghadirkan 14 OPD terkait, pimpinan TNI dan Polri serta narasumber Muhamad Jumhadi selaku Tenaga Ahli Iney Banda Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Kementrian Dalam Negeri. 

Sembilan komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut adalah;

1. Berdasarkan data EPPGBM Kabupaten Merauke tahun 2023 sebesar 16, 5 persen maka ditargetkan penurunan angka stunting di Kabupaten Merauke di tahun 2024 sebesar 1 persen dan tahun 2025 sebesar 1, 5 persen.

2. Menyepakati secara bersama-sama meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting

3. Mengarahkan program dan kegiatan penurunan stunting tahun 2024 dan 2025 pada kampung-kampung lokasi prioritas

4. Menyepakati bahwa OPD terkait dan pemerintah kampung dan kelurahan akan memprioritaskan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penurunan stunting dalam APBD dan APBN

5. Meningkatkan peran distrik dalam mendukung kampung atau kelurahan dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting

6. Meningkatkan peran kampung atau kelurahan dalam melakukan konvergensi program atau kegiatan dalam percepatan pencegahan penurunan stunting terintegrasi di kampung atau kelurahan

7. Mengintensifkan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat di seluruh perangkat daerah distrik dan kampung atau kelurahan

8. Mengoptimalkan pendampingan keluarga pada lima kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita umur 0-9 bulan agar mendapatkan intervensi dan layanan yang berkualitas

9. Bersedia melakukan komitmen ini dan ikhlas serta penuh tanggungjawab. 

Sementara 20 lokus yang menjadi sasaran intervensi penurunan stunting adalah Kelurahan Karang Indah, Maro, Kelapa Lima, Kampung Wapeko, Kaiburse, Onggri, Toray, Erambu, Andaito, Selaw, Dufmira, Wambi, Buepe, Yawimu, Yowed, Wanam, Waan, Konorau, Suam dan Wantarma. 

“Harapan kami bahwa yang kita tentukan ini merupakan lokasi yang angka stuntingnya tinggi sehingga perlu kita lakukan intervensi,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Merauke, Delsiana K Gebze.

Kesempatan yang sama, Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Merauke, Rhino Tahya memaparkan sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk percepatan penurunan stunting.

Sebagai Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Merauke, H. Riduan mengajak tim satgas lebih menjangkau kampung-kampung untuk melakukan intervensi penurunan stunting. Sebab menurutnya, masih banyak kampung pedalaman yang belum dijangkau untuk dapat mencapai harapan penurunan stunting. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia punya target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 adalah 14 persen.

Mendukung Upaya Pemerintah dan Aparat Keamanan dalam Memberantas KST Papua

Date:

Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedaulatan Indonesia bukan hanya diakui oleh dunia internasional, namun yang paling utama adalah masyarakat Papua sendiri juga sangat mencintai tanah air mereka, yaitu Indonesia. Karena itu, warga di Papua sangat mendukung tindakan tegas aparat keamanan dalam memberantas tindakan separatis Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.

Pada akhir Desember 2023, Papua kembali menjadi saksi tragedi penembakan yang merenggut nyawa dua prajurit TNI dari Yonif 133/YS Satgas Pamtas Pos Boshua di Distrik Aifan Selatan, Kabupaten Maybrat. Kejadian ini membuka luka yang mendalam dalam khidmatnya Natal, menjadikan perayaan tersebut dipenuhi kesedihan dan duka. Aksi kejam ini, yang dilakukan oleh KST atau dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, harus direspons dengan tindakan tegas dari aparat keamanan.

Menanggapi kejadian tersebut, Kapuspen TNI, Brigjen TNI Nugraha Gumilar, menyatakan rasa kesedihan dan kecaman terhadap tindakan KST yang telah menciderai khidmatnya Natal. Dalam konteks ini, dukungan terhadap aparat keamanan yang melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan menjadi sebuah keharusan. Pengejaran yang dilakukan oleh Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) Papua Barat merupakan langkah konkret untuk menuntaskan ancaman dari KST.

Perlu diakui bahwa tindakan tegas dari aparat keamanan menjadi keniscayaan mengingat eskalasi kekerasan yang terus terjadi di Papua. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di Papua telah melakukan aksi sebanyak 199 kali selama tahun 2023, dengan 146 orang menjadi korban. Angka ini mencerminkan eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan, yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas wilayah.

Dalam upayanya menekan pergerakan KST Papua, Polri terus meningkatkan kemampuan satuan wilayah dengan melakukan pemekaran di Polda Papua. Langkah ini mencerminkan komitmen Polri untuk melibatkan lebih banyak personel dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Papua. Perlindungan terhadap masyarakat Papua dari serangan KST Papua menjadi prioritas, dan Polri berusaha menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada.

Operasi-operasi seperti Operasi Damai Cartenz, Operasi Paro, Operasi Rastra Samara Kasih, dan Operasi Petik Bintang Mansinam mencerminkan upaya konkret aparat keamanan untuk memberantas KST Papua. Kolaborasi antara Polri dan TNI juga terlihat dalam upaya pencarian pilot Susi Air, Kapten Philip Marks, yang ditawan oleh KKB/KST Papua. Tindakan bersama ini menunjukkan solidaritas dan koordinasi yang kuat antara dua institusi keamanan nasional.

Penting untuk mencatat bahwa KST Papua bukan hanya ancaman terhadap keamanan, tetapi juga ancaman terhadap kedaulatan negara. TPNPB-OPM, kelompok yang mengklaim tanggung jawab atas penembakan di Maybrat, menyatakan bahwa tindakan mereka adalah bagian dari perang Pembebasan Nasional Papua Barat. Meskipun ada tuntutan sejarah dan politik yang mendasarinya, upaya ini tetap menantang otoritas negara dan stabilitas wilayah.

Dalam konteks ini, Mabesad TNI menegaskan tekadnya untuk mengejar para pelaku penembakan terhadap dua prajuritnya di Distrik Aifat Selatan. Pengejaran ini harus diteruskan dengan ketegasan dan profesionalisme tinggi untuk menjamin keberhasilan dalam menangkap para pelaku dan membawa mereka ke pengadilan.

Penting untuk menggarisbawahi bahwa tindakan tegas yang diambil aparat keamanan bukan semata-mata untuk menghadapi kelompok-kelompok bersenjata, tetapi juga untuk melindungi masyarakat Papua yang menjadi korban dari kekerasan ini. Dukungan penuh dari masyarakat Papua dan seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim keamanan dan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Masyarakat Papua perlu mendukung langkah-langkah aparat keamanan dengan memberikan informasi yang relevan untuk membantu operasi penindakan. Dukungan moral dan kepatuhan terhadap aturan hukum akan memperkuat langkah-langkah aparat keamanan dalam memberantas KST Papua. Keterlibatan aktif masyarakat juga dapat membantu membangun kepercayaan dan kerjasama yang diperlukan antara aparat keamanan dan komunitas lokal.

Rakyat Papua juga harus menunjukkan tekad kuat untuk tetap bersatu dalam NKRI. Penolakan terhadap gerakan separatis bukanlah tindakan permusuhan, melainkan bentuk kepedulian terhadap stabilitas dan kemajuan bersama. Dengan memegang teguh semangat kebangsaan, rakyat Papua berharap untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni dalam kerangka persatuan Indonesia yang kokoh.

Tindakan aparat keamanan yang dilakukan untuk memberantas KST Papua sudah diiringi oleh upaya pemerintah menanggulangi akar masalah yang melatarbelakangi konflik tersebut. Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Papua, dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan adalah langkah-langkah penting yang dilakukan untuk meredam ketegangan dan konflik di Papua.

Melalui dukungan masyarakat dan langkah-langkah holistik, Indonesia dapat mencapai solusi yang berkelanjutan untuk konflik di Papua. Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Papua harus menjadi prioritas bersama, dan semua pihak harus berkomitmen untuk menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, aparat keamanan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif, membawa keadilan, dan menjaga kedaulatan negara secara utuh.

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Pemerintah Resmikan AI Center Universitas Brawijaya untuk Dukung Ketahanan Pangan

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, meresmikan pusat teknologi kecerdasan...

Makan Bergizi Gratis Serentak Dilaksanakan 6 Januari 2025

Program Makan Bergizi Gratis yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto...

Kenaikan Harga Beli Gabah dan Jagung Bentuk Kepedulian Pemerintah Terhadap Petani

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan...

Penyesuaian PPN 1 Persen Perkuat Ekonomi Nasional Jangka Panjang

Pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1%...