Pemerintah Kabupaten Merauke dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menandatangani 9 komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Merauke. 

Penandatanganan dilakukan saat rembuk stunting tahun 2024 sekaligus penentuan 20 lokasi khusus prioritas stunting yang akan dilakukan intervensi bersama di tahun 2025 menghadirkan 14 OPD terkait, pimpinan TNI dan Polri serta narasumber Muhamad Jumhadi selaku Tenaga Ahli Iney Banda Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Kementrian Dalam Negeri. 

Sembilan komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut adalah;

1. Berdasarkan data EPPGBM Kabupaten Merauke tahun 2023 sebesar 16, 5 persen maka ditargetkan penurunan angka stunting di Kabupaten Merauke di tahun 2024 sebesar 1 persen dan tahun 2025 sebesar 1, 5 persen.

2. Menyepakati secara bersama-sama meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting

3. Mengarahkan program dan kegiatan penurunan stunting tahun 2024 dan 2025 pada kampung-kampung lokasi prioritas

4. Menyepakati bahwa OPD terkait dan pemerintah kampung dan kelurahan akan memprioritaskan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penurunan stunting dalam APBD dan APBN

5. Meningkatkan peran distrik dalam mendukung kampung atau kelurahan dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting

6. Meningkatkan peran kampung atau kelurahan dalam melakukan konvergensi program atau kegiatan dalam percepatan pencegahan penurunan stunting terintegrasi di kampung atau kelurahan

7. Mengintensifkan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat di seluruh perangkat daerah distrik dan kampung atau kelurahan

8. Mengoptimalkan pendampingan keluarga pada lima kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita umur 0-9 bulan agar mendapatkan intervensi dan layanan yang berkualitas

9. Bersedia melakukan komitmen ini dan ikhlas serta penuh tanggungjawab. 

Sementara 20 lokus yang menjadi sasaran intervensi penurunan stunting adalah Kelurahan Karang Indah, Maro, Kelapa Lima, Kampung Wapeko, Kaiburse, Onggri, Toray, Erambu, Andaito, Selaw, Dufmira, Wambi, Buepe, Yawimu, Yowed, Wanam, Waan, Konorau, Suam dan Wantarma. 

“Harapan kami bahwa yang kita tentukan ini merupakan lokasi yang angka stuntingnya tinggi sehingga perlu kita lakukan intervensi,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Merauke, Delsiana K Gebze.

Kesempatan yang sama, Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Merauke, Rhino Tahya memaparkan sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk percepatan penurunan stunting.

Sebagai Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Merauke, H. Riduan mengajak tim satgas lebih menjangkau kampung-kampung untuk melakukan intervensi penurunan stunting. Sebab menurutnya, masih banyak kampung pedalaman yang belum dijangkau untuk dapat mencapai harapan penurunan stunting. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia punya target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 adalah 14 persen.

Mendorong Peran Aktif Masyarakat mewujudkan situasi Kondusif di Papua

Date:

Masyarakat di Papua menolak dengan tegas aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang telah lama meresahkan wilayah tersebut. Teror yang dilakukan oleh gerombolan teroris tersebut, tidak hanya menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga mengganggu proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua. Masyarakat Papua menolak dengan tegas eksistensi dari KST Papua dan sangat mendukung upaya pemerintah memberantas KSTP.

Sudah menjadi keinginan bersama masyarakat Papua untuk hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Namun, upaya-upaya KST dalam melakukan aksi-aksi teror membuat cita-cita tersebut sulit terwujud. Aksi-aksi tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merugikan perkembangan Papua secara keseluruhan. Pemerintah telah berupaya keras untuk membawa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan ke Papua. Banyak program-program telah diluncurkan, termasuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, keberhasilan program-program ini seringkali terhambat oleh gangguan-gangguan yang dilakukan oleh KST Papua.

Oleh karena itu, sikap menolak dari masyarakat Papua terhadap aksi teror KST Papua merupakan bentuk dukungan mereka pada upaya pemerintah untuk membawa perubahan positif ke wilayah mereka. Masyarakat ingin Papua selalu menjadi wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Mereka menyadari bahwa perdamaian dan keamanan merupakan prasyarat utama untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selain menolak aksi teror KST Papua, masyarakat Papua juga aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangun wilayah mereka sendiri. Mereka berpartisipasi dalam program-program pembangunan, menjaga keamanan di lingkungan mereka, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri.

Dengan sikap menolak aksi teror KST Papua dan dukungan mereka terhadap upaya pemerintah untuk pembangunan di Papua, masyarakat Papua menunjukkan kesungguhan mereka dalam mencapai masa depan yang lebih baik bagi wilayah mereka. Itulah mengapa, seluruh elemen masyarakat juga harus mendukung segala upaya untuk mencapai perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan yang layak di Tanah Papua.

Sementara itu, ajakan tokoh adat Papua kepada masyarakat di Papua untuk tidak terprovokasi oleh gerakan separatis KST Papua juga menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga perdamaian, ketertiban, dan keamanan di wilayah tersebut. KST Papua telah lama melakukan aksi-aksi teror yang merugikan masyarakat Papua serta mengganggu proses pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua.

Tokoh adat sebagai pemimpin dan perwakilan dari masyarakat Papua memiliki peran yang sangat signifikan dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat. Ajakan mereka untuk tidak terprovokasi oleh gerakan separatisme menunjukkan komitmen mereka untuk memperjuangkan kedamaian dan kemakmuran bagi semua orang di Papua.

Tokoh adat asal Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Hengky Heselo, mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak merespons ajakan provokatif atau pernyataan dari kelompok separatis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Seruan dari kelompok separatis dianggap tidak bersifat membangun, bahkan dapat memecah belah dan membawa penderitaan. Saat ini, di Tanah Papua, masyarakat hidup rukun dan damai dengan adanya pembangunan yang intensif dari pemerintah pusat melalui program Otonom Khusus.

Senada dengan Hengky, tokoh adat Papua di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Yanto Khomlay Eluay bahkan turut mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama untuk bersama-sama berkomitmen menjaga keamanan serta kedamaian di Tanah Papua. Pihaknya menilai saat ini banyak ditemui pernyataan provokatif baik oleh KST Papua, bahkan juga sejumlah tokoh-tokoh adat yang tidak bijak. Oleh sebab itu, sesama tokoh adat juga perlu diajak agar lebih bijak dalam menyikapi situasi perkembangan masa kini di Papua, khususnya saat membuat pernyataan baik di media sosial maupun masyarakat secara langsung. Dalam arti, pernyataan yang disampaikan sebagai tokoh adat jangan sampai membentuk opini hingga membuat ketidaknyamanan bahkan ikut memprovokasi publik.

Masyarakat Papua, yang telah lama mengalami dampak negatif dari konflik yang terus berlanjut, tentu memahami pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan. Mereka telah merasakan langsung bagaimana konflik tersebut merugikan kehidupan sehari-hari mereka, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Dengan menjaga ketertiban dan keamanan, masyarakat Papua dapat fokus pada pembangunan dan perbaikan kondisi hidup mereka. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan potensi wilayahnya, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun budaya.

Untuk itu, tokoh adat Papua juga tidak pernah berhenti mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Dengan demikian, ajakan tokoh adat Papua ini bukan hanya sekadar sebuah ucapan, tetapi merupakan sebuah komitmen nyata dalam menjaga keutuhan dan kemajuan Papua. Semua pihak, baik masyarakat, tokoh adat, maupun pemerintah, perlu bersatu dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan di Papua.

Oleh karena itu, kita semua harus mendukung dan mengapresiasi ajakan ini, serta bersama-sama berkomitmen untuk menjaga perdamaian, ketertiban, dan keamanan di Papua. Hanya dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, Papua dapat mencapai masa depan yang lebih baik bagi semua orang yang tinggal di sana.

)* Penulis merupakan mahasiswa asal Papua di Surabaya

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Pemerintah Pastikan Petani dan Nelayan Lokal Diuntungkan Program MBG

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan akan mengawal pelaksanaan...

Makan Bergizi Gratis Solusi Atasi Stunting

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menjadi prioritas pemerintahan...

Pemerintah Resmikan AI Center Universitas Brawijaya untuk Dukung Ketahanan Pangan

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, meresmikan pusat teknologi kecerdasan...

Makan Bergizi Gratis Serentak Dilaksanakan 6 Januari 2025

Program Makan Bergizi Gratis yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto...