Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang menjadi agenda besar yang harus disambut dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Usai sukses menyelenggarakan Pemilu serentak 14 Februari lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mempersiapkan segala sesuatunya demi mewujudkan pilkada yang berkualitas dan damai. Namun, bagaimana cara mencegah informasi menyesatkan atau hoaks yang bisa menggangu jalannya pesta demokrasi ini?
Tentu, pihak KPU tak sekedar berdiam diri dan berharap kepada masyarakat untuk meminimalisir penyebaran hoaks. Pihak KPU telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah hoaks dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Salah satunya, KPU menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam program “Anti-Hoaks Pemilu” yang diluncurkan pada Pemilu 2019 lalu. Program tersebut memiliki tujuan untuk menangkal hoaks yang beredar di media sosial selama proses pemilu termasuk Pilkada tentunya.
Kominfo juga berperan aktif dalam pemilihan kepala daerah serentak mendatang. Pihak Kominfo harus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi aktivitas media sosial dan menghapus konten yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur A. Warits, yang menegaskan, tidak akan mentolelir berita palsu atau hoax maupun ujaran kebencian selama proses Pilkada nanti.
Tentu, selain dari pihak KPU, Bawaslu dan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat adalah faktor terpenting dalam mencegah penyebaran hoaks. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah, diharapkan mereka dapat lebih jeli dalam memilih informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks yang beredar. Kesadaran untuk tidak menyebarkan hoaks juga menjadi tanggung jawab masyarakat dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas.
Memang, mencegah penyebaran informasi hoaks menjadi tantangan besar, namun dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, pilkada damai tanpa hoaks bisa terwujud. Inilah saatnya kita semua menunjukkan kesadaran sebagai warga negara yang baik dalam bersikap di era digital, khususnya dalam pesta demokrasi di Indonesia.
