Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut program makan bergizi gratis (MBG) bisa mendongkrak anggaran dana desa. Luhut berpendapat, dana desa bisa meningkat menjadi Rp 6-8 miliar berkat program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
“Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kami memiliki program dana desa, dengan anggaran Rp 1,1 miliar per desa setiap tahunnya,” ucap Luhut di acara Economic Outlook 2025 yang dihelat di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025. “Namun dengan makan bergizi gratis, kami dapat meningkatkan mungkin menjadi Rp 6 hingga 8 miliar per desa.”
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini optimistis bahwa program MBG bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Pasalnya, Luhut mengeklaim program prioritas Prabowo ini akan menghasilkan aktivitas ekonomi. “Anda dapat membayangkan sekarang, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat karena perputaran ekonomi di desa-desa tentu akan lebih efisien dan menghasilkan kegiatan di sana,” ujar dia.
Dia pun menyebut program MBG bisa menciptakan kesetaraan lantaran pelaksanaan program itu menyasar sekolah-sekolah di 74 ribu desa di seluruh Indonesia.
Adapun Luhut mengeklaim pihak asing tertarik untuk membantu pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis atau MBG. Luhut mengatakan pemerintah sudah membahas program MBG dengan tim dari organisasi nirlaba asal Amerika Serikat, The Rockefeller Foundation.
Ia mengatakan sudah berdiskusi dengan perwakilan Rockefeller di Bali dan Jakarta. Tak hanya itu, pihak Rockefeller juga disebut sudah bertemu dengan Prabowo. “Mereka sangat ingin mendukung kami, dan kami akan membahas secara rinci tentang program ini,” tuturnya.
Luhut menjelaskan, mereka juga bakal membahas soal bagaimana membangun ekosistem dan mengelola program MBG. Dukungan dari organisasi filantropi ini, lanjut dia, akan mendorong kesetaraan di dalam negeri, utamanya untuk mengatasi masalah stunting dan kemiskinan.
Luhut berujar, Indonesia bisa belajar dari pengalaman sejumlah negara yang sudah lebih dahulu melaksanakan program serupa. Misalnya, Korea Selatan dan India.
“Rockefeller Foundation memberi tahu saya tadi malam, katanya 130 negara telah melakukan program semacam ini,” kata dia.
Ihwal pendanaan program prioritas Prabowo itu, Luhut optimistis anggaran negara masih mencukupi. “Pendanaan bukan masalah, saya kira Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kami sudah cukup,” ucapnya. “Yang kami butuhkan saat ini adalah pengelolaannya.”
