Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat tambahan anggaran senilai Rp 40,59 triliun pada tahun depan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut tambahan ini untuk tiga alokasi, yaitu bendungan dan irigasi; revitalisasi sekolah; dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Anggaran untuk menyelesaikan bendungan dan jaringan irigasi mencapai Rp 11,98 triliun,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (11/9). Untuk infrastruktur air, DPR hanya menyetujui 63,41% dari usulan Kementerian senilai Rp 18,89 triliun.
Alokasi terbesar untuk renovasi sekolah sebesar Rp 19,5 triliun. Seluruhnya akan ditempatkan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Terakhir, untuk pembangunan IKN nilainya Rp 9,11 triliun. Total pagu indikatif Kementerian PUPR untuk membangun ibu kota baru pada 2025 mencapai Rp 13,3 triliun.
Angka itu hanya sekitar 54,3% dari kebutuhannya. Basuki sempat menyebut dana lanjutan pembangunan IKN pada tahun depan mencapai Rp 24,51 triliun. Dana ini untuk infrastruktur konektivitas jalan dan pemukiman. “Pembangunan jalan tol di sektiar IKN, jalan di kawasannya, sistem penyediaan air minum, dan sebagainya,” ucap Basuki.
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya menyetujui 66,2% pagu anggaran Kementerian PUPR . Dengan demikian, totalnya mencapai Rp 116,22 triliun.
Basuki telah mengusulkan tambahan anggaran Rp 22,19 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di seluruh Indonesia pada tahun depan. Namun, usulan ini ditolak oleh Badan Anggaran DPR.
Padahal, menurut dia, dukungan anggaran jalan dan jembatan diperlukan untuk pengembalian investasi jalan bebas hambatan pada 2025. Pmerintah berharap fokus pendanaan jalan tol tahun depan berasal dari swasta. Namun, Basuki mengakui, tidak semua lokasi jalan tol memiliki pengembalian investasi yang sama.
Dalam pagu indikatif, total dukungan pembangunan jalan tol hanya Rp 4,08 triliun untuk tiga ruas, yakni Tol Serang-Panimbang, Tol Semarang-Demak, dan Tol Padang-Pekanbaru.
