Pemilu merupakan salah satu sarana bagi Rakyat untuk melaksanakan amanah demokrasi. Dalam pelaksanaannya, Pemilu rentan menyisakan persoalan seperti penyebaran berita bohong atau hoax yang perlu dicegah.
Kampanye negatif dapat menjelma jadi kampanye hitam (black campaign) jika tidak dibarengi data, berita bohong, bahkan dibumbui kata² yang kurang santun, yang pada akhirnya memantik perselisihan/konflik. Peran media massa yang tidak lagi netral juga turut memperkeruh suasana demokrasi.
Hari-hari ini cara publik berkomunikasi beralih dari media offline ke media online. Kampanye tidak lagi melalui arak-arakan di jalan tetapi beralih ke media sosial. Media sosial dengan fitur algoritmanya, di sisi lain menjadi sarana polarisasi, ujaran kebencian, hoax politik.
Disinformasi politik menurunkan kualitas demokrasi di berbagai negara. Bahkan di negara yang sudah maju pun tingkat demokrasinya dapat menurun. Sebut saja Amerika pada pemilu 2016. Disinformasi politik akibat pnyebaran hoax berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan presiden di Amerika. Hal serupa juga terjadi di Swedia (Eropa) dan Filipina (ASEAN) yang hasil pemilunya dipengaruhi sebaran berita hoax.
Menghadapi Pemilu 2024, untuk dapat menciptakan suasana komunikasi kampanye pemilu di ruang publik yang sehat diperlukan kolaborasi lintas sektor baik itu pemerintah dalam hal ini Kominfo, POLRI, BIN, BAWASLU, humas Kementerian/lembaga lain, serta yang tak kalah penting peran media yang independen dengan pengawalan dari Dewan Pers.
Dalam pidatonya di Forum Bakohumas POLRI (27/6) di Kemang, Jakarta, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik kominfo, Usman Kansong menyampaikan, “Pers adalah rumah penjernih (house clearing), harus netral, independen saat situasi politik keruh. Pers memiliki peran penting sebagai media edukasi untuk pemilih muda. Edukasi pemilu hak bagi warga negara.
Dengan independensi, maka media akan menampilkan informasi seakurat-akuratnya, sebenarnya, dan ini penting untuk pendidikan politik masyarakat.” Lebih jauh beliau juga mengajak tidak hanya pers, elit politik juga perlu berperan untuk mengedukasi pendidikan politik kepada masyarakat.
Senada dengan pernyataan Usman Kansong, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago (DIV Humas Polri) berujar, “Di era post truth yang rawan disinformasi, Humas Polri ikut aktif berperan menjaga kemanan ruang komunikasi publik dengan memberikan literasi ke masyarakat agar paham mana informasi yang benar. Hal ini sejalan dengan amanat UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki peran preventif, preemtif, dan represif.
Teknologi Artificial Intelligen(AI) atau kecerdasan buatan yang saat ini terpalikasi bebas di media sosial akhir-akhir ini juga berpotensi menciptakan konten hoax yang semakin sulit dideteksi kebenarannya.
Menanggapi fenomena AI di media sosial, “Generasi Muda, terutama Gen Z justru merupakan generasi yang dapat dibilang unggul di ruang digital (digital native), bahkan bisa jadi lebih kritis dibanding generasi muda pendahulunya, Milenials, dalam hal respon terhadap konten hoax di ruang digital”, ujar Asmono Wikan, anggota Dewan Pers yang turut menjadi pembicara dalam Forum Bakohumas.
Namun dengan segala tantangan permasalahan pemilu di atas, kita masih dapat optimis, ada beberapa hal baik dari suasana isu pemilu kita akhir-akhir ini. Hal tersebut dapat dilihat dari sebaran riset yang di’capture Lembaga Indonesia Indicator yang dipaparkan langsung oleh Direktur Komunikasinya, Rustika Herlambang dalam forum tsb, “Media share terbesar terkait arus informasi di Indonesia masih berasal dari media mainstream.
Tidak hanya itu, influencer/key opinion leader yang dominan terkait isu-isu pemilu di Indonesia saat ini adalah Presiden.” Yang tak kalah penting, ditambahkannya, bahwa menurut data, anak muda sebagai pemilih pemula, cukup memberikan respon terhadap isu pemilu meskipun datanya dinamis.
Dengan segala dinamika yang akan dihadapi Bangsa Indonesia di tahun politik 2024 ke depan, setiap elemen bangsa bertanggungjawab untuk mengawal ruang komunikasi publik agar tetap kondusif, aman, nyaman, menciptakan kontestasi politik yang sehat untuk Indonesia Maju.
Dan terkhusus bagi generasi muda, Dirjen IKP Kominfo mengajak semua elemen, “Mari kita edukasi pemilih pemula, generasi muda, untuk mendapatkan informasi yang benar akan pemilu kita, serta informasi yang inklusif bagi kelompok rentan (perempuan, disabilitas, dsb) untuk bekal memilih dan dipilih dalam Pemilu,” ujarnya.
