Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan akan mengoptimalisasi 2,6 juta hektare-3 juta hektare lahan sawah untuk mempercepat misi swasembada pangan pada 2027.
Menko Zulhas menjelaskan optimalisasi lahan sawah itu menggunakan anggaran ketahanan pangan anggaran 2025, terutama di Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) yang hampir bernilai Rp15 triliun. Adapun, anggaran ini akan dipergunakan untuk irigasi sawah di Tanah Air.
Pasalnya, Zulhas menuturkan bahwa luas baku sawah di Indonesia adalah 7,38 juta hektare. Namun, sawah di luar luas baku daerah irigasi atau daerah irigasi rawa hanyalah 2,65 juta hektare.
Perlu diketahui, sawah di luar luas baku daerah irigasi atau daerah irigasi merupakan sawah yang memerlukan kegiatan pembangunan baru agar dapat meningkatkan indeks pertanaman.
Sementara itu, sebanyak 4,73 juta hektare merupakan sawah dalam luas baku daerah irigasi atau daerah irigasi rawa pada 2024.
“[Sawah] yang bagus maksudnya ada irigasi dan lain-lain adalah 4,7 juta hektare. Sementara diperkirakan ada 2,83 juta—3 juta hektare itu ada sawah kita yang belum ada irigasinya atau irigasinya rusak. Kita fokus pada 2,6 juta sampai 3 juta,” ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di kanal YouTube Kemendagri, Senin (16/12/2024).
Untuk itu, Zulhas menekankan untuk mengejar target swasembada pangan maka pemerintah harus mengoptimalkan lahan sawah sekali tanam dengan fokus untuk menyelesaikan irigasi sawah.
“Untuk mengejar swasembada pangan dalam waktu cepat, maka sawah yang 2,6–3 juta hektare atau sekali tanam karena dia tidak ada irigasi atau irigasi rusak, itu kita optimalisasi. Itulah tadi uang yang Rp12,6–Rp15 triliun,” terangnya.
Nantinya, Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah akan membangun 2,6 juta—3 juta hektare sawah yang tidak memiliki irigasi dalam waktu singkat.
“Jadi sawah sawah yang tidak ada irigasinya, ini yang kita kan bangun dalam waktu sesingkat dan secepatnya 2,6–3 juta hektare,” sambungnya.
Lebih lanjut, Zulhas meminta agar setiap kepala daerah, mula dari bupati dan gubernur untuk segera menyampaikan data lahan sawah secepat mungkin.
“Data-data mohon didata sawah-sawah kita yang belum ada irigasinya, atau irigasinya yang sudah rusak sehingga sawahnya sekali tanam, segera ini minta didata kirim ke Kementerian Pertanian atau PU Dirjen Pengairan atau ke Kemenko Pangan agar ini bisa kita selesaikan,” tandasnya.
