Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan, mengajak anak-anak muda Papua untuk keluar dari zona nyaman dan berani menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Hal tersebut diperlukan agar anak-anak muda Papua dapat mencipatakan lapangan pekerjaan, terlebih Indonesia akan segera menghadapi bonus demografi tahun 2030 mendatang.
“Pada tahun 2030, kita akan menghadapi bonus demografi, suatu kondisi ketika usia produktif berada dalam angka terbesar dalam struktur kependudukan Indonesia. Ketika usia produktif jumlahnya banyak, artinya kebutuhan lapangan pekerjaan juga besar,” kata Usman dalam siaran persnya.
“Bayangkan kalau kita semua hanya kepikiran menjadi pegawai atau karyawan maka tentunya akan terjadi banyak pengangguran sebab lapangan pekerjaan tidak bertambah,” ujar Usman dalam siaran persnya,” ujar Usman.
Hal tersebut dikatakan Usman saat memberikan sambutan dalam Forum Literasi Demokrasi yang bertemakan ‘Harmoni Tradisi dan Modernitas: Inovasi Kreasi Anak Muda Papua’ di Gedung Pertemuan Papua Youth Creative Hub (PYCH), Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Usman Kansong mengatakan bahwa dirinya merasa sangat bangga dengan adanya Papua Youth Creative Hub. Ini karena Papua Youth Creative Hub telah menjadi sarana atau medium bagi anak muda Papua untuk berkreasi, mengembangkan serta mengekspresikan diri di segala bidang kreativitas.
Dia mengatakan, Papua Youth Creative Hub dibangun oleh pemerintah sebagai implementasi serta pengejawantahan komitmen pemerintah untuk membangun pusat pengembangan dan pemberdayaan talenta Papua sebagai motor penggerak sumber daya manusia (sdm) dan ekonomi Papua.
“Jadi ini merupakan sarana pendidikan sekaligus sarana untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di Papua” ungkapnya lebih lanjut.
Untuk diketahui, acara Forum Literasi Demokrasi itu sendiri menghadirkan tiga orang narasumber yang jadi pembicara utama dalam sesi diskusi. Mereka adalah Dosen Universitas Cenderawasih Jayapura Avelinus Lefaan; Putri Indonesia Papua 2023 Yunita Alanda Monim, serta Sekretaris Jenderal PYCH Meilaine Osok. Sebagai pembicara pertama pada sesi diskusi tersebut, Avelinus Lefaan mendorong agar anak-anak muda untuk segera mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikannya.
Avelinus juga meminta mereka mandiri dalam menentukan jalan hidup yang akan ditempuh ke depannya tanpa menunggu-nunggu bantuan dari pihak lain.
“Ilmu tidak terbatas di kampus, dosen hanya mengajar 30 persen sedangkan 70 persen lain anda harus mencarinya sendiri. Dunia ini tidak akan memanjakan Anda, pemerintah tidak akan bisa menjaminkan suatu pekerjaan namun mereka hanya bisa memberikan kebebasan serta memfasilitasi masyarakat agar bisa bekerja,” ujar Avelinus.
Sementara itu, Yunita Alanda Monim menyebutkan bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, dirinya selalu menampilkan bahwa dia adalah orang Papua ke manapun dirinya pergi. Maka dari itu apa saja yang dia gunakan serta lakukan harus selalu disesuaikan dengan nilai-nilai budaya Papua.
“Banyak orang yang bilang cinta Papua, tapi kebanyakan tidak menerapkan nilai-nilai budaya Papua tersebut. Secara tidak sadar kita hanya bicara di mulut saja tetapi tidak menunjukkannya lewat perilaku” ungkap Yunita.
Adapun Meilaine Osok membicarakan soal identitas budaya menyoroti tentang cara mempertahankan identitas budaya yang salah, sehingga menutup diri dari modernisasi yang pada akhirnya hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri.
“Lantas bagaimana caranya kita mempertahankan identitas budaya? Pertama, kita harus kenali dulu apa yang sudah berubah, kemudian hadirkan diri diri kita pada zaman itu, lihat sekeliling kita serta kenali diri kita sendiri sehingga hal itu dapat menjadi acuan untuk kembali kepada akar kita. Tetapi itu tidak akan menjadi suatu penghambat untuk menutup diri dari modernisasi,” tandasnya.
Dengan diadakannya kegiatan yang dihadiri sekitar 150 mahasiswa dan masyarakat umum ini, diharapkan para pemuda Papua semakin terdorong untuk terus berinovasi dan berkreasi, serta mampu menjadi penggerak utama dalam menghadapi tantangan bonus demografi 2030.
