Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap netral dalam ajang Pemilu 2024.
JK menyinggung sumpah undang-undang dan Al-Quran yang diucapkan Jokowi sebagai presiden untuk menjaga netralitas dan bersikap adil dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara.
“Saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden,” kata JK di Kediamannya di Jalan Brawijaya VI, Jakarta
“Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, JK mengingatkan Jokowi bahwa sumpah kepada Al-Quran lebih tinggi dibanding sumpah kepada undang-undang. Oleh karena itu, Ia berharap Jokowi tak melanggar sumpah dan tetap menjaga netralitas sebagai presiden.
“Kalo tidak adil melanggar sumpah itu dan sumpah itu lebih tinggi daripada undang-undang loh,” ujarnya.
Di sisi lain, JK juga mengingatkan seluruh jajaran TNI-Polri untuk tetap netral dalam seluruh proses pesta demokrasi yang sedang berjalan ini.
Terlebih, kata dia, TNI-Polri selalu diingatkan oleh Presiden Jokowi untuk tidak berpihak kepada siapapun dalam Pemilu tahun ini.
“Jadi di sini kalo tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya,” ujarnya.
Sebelumnya, netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 sudah ditegaskan kembali oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
Ari mengatakan Jokowi tetap fokus menjalani tugas sebagai presiden.
Hal itu sekaligus disampaikan untuk membantah klaim TKN Prabowo-Gibran yang menyebut Jokowi mendukung pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
“Jelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja untuk memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis Kabinet Indonesia Maju betul-betul ‘delivered’ dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ari melalui pesan singkat
Seruan Netralitas dari Istri Gus Dur dkk
Obrolan tentang netralitas juga menjadi topik ketika Istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah, dan sejumlah cendekiawan tokoh lintas agama bertamu ke kantor Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).
Dalam pertemuan itu, mereka membahas sejumlah isu terkait Pemilu 2024. Mereka yang berkunjung merupakan para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB).
istri Gus Dur menilai seorang pemimpin diharapkan dapat membawa kemakmuran, kesejahteraan, kebaikan, mampu menjaga keutuhan bangsa, dan tidak hanya mementingkan kepentingan kelompok saja.
“Dan orang yang bisa amanah untuk menjaga keutuhan seperti ini, itulah yang harus kita pilih menjadi pemimpin bangsa kita,” tutur Sinta dikutip dari kanal YouTube Wakil Presiden RI
Selain istri Gus Dur dalam kunjungan itu ada pula cendekiawan muslim Quraish Shihab; Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid; mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin; filsuf dan astronomer Karlina Rohima Supelli; diplomat Makarim Wibisono; Romo Ignatius Kardinal Suharyo; Pendeta Gomar Gultom; dan anak Gus Dur, Alissa Wahid.
Allisa mengatakan GNB berangkat dari keinginan untuk menjaga keutuhan bangsa, cita-cita bangsa, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan itu, jelas Allisa, maka dibutuhkan proses berbangsa bernegara yang amanah dan baik.
“Tadi kami mendiskusikan banyak sekali hal termasuk transisi kepemimpinan pada tahun 2024 ini, bagaimana menjaga agar seluruh penyelenggara negara ini bisa tetap pada netralitasnya. Tadi Bapak Wapres menekankan hal ini sebagai bentuk amanah,” ujar Allisa yang juga putri sulung Gus Dur-Sinta itu.
Allisa mengklaim Ma’ruf merasa senang karena para tokoh bangsa masih mau untuk ikut mengawal perjalanan bangsa. Bahkan, Ma’ruf meminta GNB untuk terus menyampaikan harapan-harapan tersebut kepada penyelenggara negara dan seluruh pihak.
Pertemuan itu merupakan inisiatif dari GNB. Allisa mengaku pihaknya telah memiliki jadwal pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, GNB juga berencana untuk berkunjung kepada para presiden dan wakil presiden terdahulu, terutama para penyelenggara negara yang bertalian dengan transisi kepemimpinan ataupun pemilu.
GNB juga berniat untuk bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panglima TNI, Kapolri, hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Allisa mengaku GNB memang belum ada agenda untuk bertemu dengan para capres-cawapres Pilpres 2024.
“Tapi mungkin kami perlu mempertimbangkan itu (bertemu capres-cawapres) juga kalau melihat dinamika yang terjadi,” kata dia.
