Pemerintah Kabupaten Merauke dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menandatangani 9 komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Merauke. 

Penandatanganan dilakukan saat rembuk stunting tahun 2024 sekaligus penentuan 20 lokasi khusus prioritas stunting yang akan dilakukan intervensi bersama di tahun 2025 menghadirkan 14 OPD terkait, pimpinan TNI dan Polri serta narasumber Muhamad Jumhadi selaku Tenaga Ahli Iney Banda Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Kementrian Dalam Negeri. 

Sembilan komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut adalah;

1. Berdasarkan data EPPGBM Kabupaten Merauke tahun 2023 sebesar 16, 5 persen maka ditargetkan penurunan angka stunting di Kabupaten Merauke di tahun 2024 sebesar 1 persen dan tahun 2025 sebesar 1, 5 persen.

2. Menyepakati secara bersama-sama meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting

3. Mengarahkan program dan kegiatan penurunan stunting tahun 2024 dan 2025 pada kampung-kampung lokasi prioritas

4. Menyepakati bahwa OPD terkait dan pemerintah kampung dan kelurahan akan memprioritaskan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penurunan stunting dalam APBD dan APBN

5. Meningkatkan peran distrik dalam mendukung kampung atau kelurahan dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting

6. Meningkatkan peran kampung atau kelurahan dalam melakukan konvergensi program atau kegiatan dalam percepatan pencegahan penurunan stunting terintegrasi di kampung atau kelurahan

7. Mengintensifkan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat di seluruh perangkat daerah distrik dan kampung atau kelurahan

8. Mengoptimalkan pendampingan keluarga pada lima kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita umur 0-9 bulan agar mendapatkan intervensi dan layanan yang berkualitas

9. Bersedia melakukan komitmen ini dan ikhlas serta penuh tanggungjawab. 

Sementara 20 lokus yang menjadi sasaran intervensi penurunan stunting adalah Kelurahan Karang Indah, Maro, Kelapa Lima, Kampung Wapeko, Kaiburse, Onggri, Toray, Erambu, Andaito, Selaw, Dufmira, Wambi, Buepe, Yawimu, Yowed, Wanam, Waan, Konorau, Suam dan Wantarma. 

“Harapan kami bahwa yang kita tentukan ini merupakan lokasi yang angka stuntingnya tinggi sehingga perlu kita lakukan intervensi,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Merauke, Delsiana K Gebze.

Kesempatan yang sama, Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Merauke, Rhino Tahya memaparkan sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk percepatan penurunan stunting.

Sebagai Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Merauke, H. Riduan mengajak tim satgas lebih menjangkau kampung-kampung untuk melakukan intervensi penurunan stunting. Sebab menurutnya, masih banyak kampung pedalaman yang belum dijangkau untuk dapat mencapai harapan penurunan stunting. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia punya target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 adalah 14 persen.

Indonesia Optimis Lumbung Pangan Dunia di Era Prabowo

Date:

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan ulang komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Utamanya, untuk membenahi sektor pertanian Indonesia guna menjadi lumbung pangan dunia.

Menurutnya, sektor pertanian Indonesia saat ini tengah mengalami kemajuan signifikan. Saat ini pemerintah tengah bekerja keras memastikan komoditas pangan utama Indonesia terpenuhi dari dalam negeri tanpa bergantung impor.

“Beras, insya allah, tahun ini selesai. Jagung selesai, gula selesai. Selanjutnya, kita fokus ke komoditas lain yang masih impor seperti susu, daging, bawang putih, atau kedelai. Sesuai arahan Bapak Presiden, semuanya akan kita selesaikan,” ujar Sudaryono dalam acara Event Special 3 Bulan Prabowo-Gibran di Universitas Pertahanan, Hambalangl, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Wamentan mengklaim, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan strategis sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Antara lain, dengan meningkatkan distribusi pupuk dan menyediakan benih secara gratis.

Di samping itu, pemerintah juga menyalurkan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara merata ke seluruh wilayah. Sudaryono menjelaskan bahwa pembenahan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada beras, tetapi juga pada komoditas pangan lainnya.

“Swasembada pangan bukan hanya tentang beras, tapi juga komoditas lain. Kita mulai dengan beras sebagai bahan pokok utama. Dalam sektor pertanian, kita pastikan semua komponen seperti pupuk, penyuluh, irigasi, dan benih sudah beres,” katanya menjelaskan, dilansir InfoPublik milik Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Pemerintah menargetkan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada, tetapi juga menjadi eksportir dan lumbung pangan dunia. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Sudaryono optimistis Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia.

“Setelah mencapai swasembada, kita ingin menjadi eksportir dan lumbung pangan, tidak hanya untuk kebutuhan rakyat Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Dengan potensi besar dari segi penduduk, geografis, dan geopolitik, Indonesia harus menjadi pusat pangan dunia,” tuturnya.

Wamentan Sudaryono mengklaim, hasil positif mulai terasa dalam kurun waktu tiga bulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Produksi pangan nasional disebutnya menunjukkan peningkatan signifikan, sehingga berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor.

“Dampaknya sudah terasa. Produksi kita naik, dan karena Indonesia tidak lagi mengimpor, harga beras dunia turun drastis. Sebelumnya, kita adalah importir terbesar, tetapi sekarang kita mandiri,” katanya mengungkapkan.

Namun, Sudaryono juga mengingatkan adanya pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Terutama, terkait dengan kesiapan Perum Bulog dalam menyerap gabah selama panen raya. Kesiapan ini diperlukan agar harganya sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

“PR kita saat ini adalah kesiapan Bulog dalam menyerap gabah selama panen raya, sesuai dengan instruksi Presiden. HPP-nya Rp6.500, dan ini harus dijalankan dengan optimal,” ujarnya.

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Wacana Pemulangan Hambali dari Guantanamo, Ken Setiawan: Perlu Dikaji Efek Pro dan Kontranya

Pemerintah Indonesia baru-baru ini menyatakan akan mengupayakan pemulangan Encep...

Komitmen Pemerintah Sukseskan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Kementerian Sosial siap menyukseskan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG)...

Kepedulian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Petani Singkong Lokal

Keputusan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menetapkan...

Program Makan Bergizi Gratis Gerakkan Perekonomian Lokal

Menciptakan generasi gemilang lewat pemenuhan gizi yang seimbang bagi...