Jakarta – Kepemilikan rumah yang layak adalah persyaratan mendasar yang penting bagi semua rakyat di Indonesia. Namun, realitanya menunjukkan bahwa banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk jurnalis, buruh, dan pengemudi ojek online (ojol) masih kesulitan dalam memiliki rumah yang layak. Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Program 3 Juta Rumah yang diberikan dengan tujuan untuk mengatasi masalah tersebut melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. Program ini dimaksudkan tidak hanya sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi nasional.
Niat baik ini dinilai penting untuk menjadi perhatian dan pemahaman masyarakat terutama bagi kalangan penerima manfaat, sehingga mendorong Forum Indonesia Emas (FIE) menyelenggarakan forum terbuka bertema “Ngobrol Bareng – Rumah Subsidi untuk Jurnalis, Buruh, dan Ojol Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Acara tersebut menghadirkan pembicara seperti Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Budi Permana, Pakar Kebijakan Publik, Dr. Drs. Trubus Rahardiansah, M.S., S.H., M.H., dan Senior Chief Economist Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, PhD., serta Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Nofia Fitri, M.Si. bertindak sebagai Moderator.
Budi Permana mengatakan Program 3 Juta Rumah dapat mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera serta berperan besar menumbuhkan ekonomi.
“Presiden Prabowo Subianto inginkan Indonesia maju dan sejahtera. Program perumahan menjadi prioritas mengingat dampaknya dalam membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Sebab, pembangunan perumahan akan mengundang bisnis dan UMKM di sekitarnya.” terang Budi.
Menurutnya, Program 3 Juta Rumah memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk dari kalangan buruh, ojol, dan jurnalis untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.
“Berdasarkan survei BPS pada tahun 2023, terdapat 9,9 juta keluarga tidak punya rumah dan ada 26,9 juta rumah tidak layak. Karena itu, melalui program 3 Juta Rumah, pemerintah berupaya membuka akses agar masyarakat bisa mudah membeli rumah dan dengan kredit yang murah, pembebasan BPHTB, hingga pembebasan retribusi. Kementerian PKP memberikan alokasi kepada buruh yang pada peringatan May Day kemarin sudah menyerahkan 100 unit, kepada mitra ojol, dan kepada jurnalis yang pada 6 Mei nanti direncakan ada prosesi penyerahan kunci.” tambahnya.
Penyampaian selanjutnya dilakukan oleh Fithra Faisal Hastiadi yang mengatakan Program 3 Juta Rumah mengurangi beban MBR sekaligus dapat membantu mewujudkan Indonesia Emas dan mencapai target pertumbuhan ekonomi.
“Program 3 Juta Rumah bertujuan agar MBR tidak bertambah beban untuk membiayai rumah. Selain itu, untuk mencapai Indonesia Emas dan keluar dari jebakan pendapatan menengah dengan memenuhi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” pungkas Fithra.
Fithra juga mengungkap bahwa Program 3 Juta Rumah akan merangsang ekonomi lokal.
“Adanya pembangunan perumahan akan membantu ekonomi sekitar, karena akan muncul bisnis bahan-bahan rumah, lapangan kerja, dan UMKM. Tugas kita adalah mendorong, menyemangati, menolong pemerintah untuk menyukseskan program ini” lanjutnya.
Sebagai pembicara terakhir, Trubus Rahardiansah menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian kepada masyarakat kelas menengah.
“Patut kita apresiasi bahwa Program 3 Juta Rumah adalah kebijakan yang tepat dan menjadi inovasi atau terobosan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu dan memerhatikan kelas menengah. Namun, perumusannya tetap harus transparan dan terbuka” ucap Trubus.
Ia juga menekankan bahwa tidak akan ada kebijakan yang sempurna, sehingga Program 3 Juta Rumah harus selalu didukung meskipun masih terdapat kekurangan dan berikan kepercayaan kepada pemerintah untuk keberlanjutannya.
“Masih adanya kekurangan tentu hal yang wajar karena tidak bisa mengharapkan sempurna. Dukungan kita penting agar realisasinya dapat terwujud secara bertahap. Selain itu, jangan sampai pergantian kepemimpinan diikuti dengan pergantian kebijakan. Sehingga, kita juga perlu mendukung keberlanjutan pemerintahan yang sekarang,” terangnya.