Dugaan Transaksi Janggal Proyek Strategis Nasional

Date:

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka kedok berbagai modus transaksi mencurigakan pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

Salah satu temuan lembaga intelijen keuangan paling menarik adalah dugaan aliran dana PSN ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga politikus, selama 2023.

Total dana PSN sebesar 36,67% transaksi dana diduga digunakan bukan untuk pembangunan proyek, melainkan untuk kepentingan pribadi.

Menanggapi itu, Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), melalui siaran persnya, Senin (15/1), menyampaikan, publik harus mendukung dan mengapresiasi keberanian Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkap transaksi janggal terkait PSN, yang ternyata digunakan untuk bancakan.

Tentunya, kata dia, publik harus mengawal hasil temuan PPATK, agar ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

“PSN yang semestinya seharusnya untuk kepentingan rakyat, ternyata dijadikan bancakan oleh ASN dan politisi busuk, dengan kelakuan aji mumpung serta culas,” katanya.

ASN dan politisi berperilaku pemburu rente yang sudah pasti untuk memperkaya diri sendiri itu, kata dia, sama sekali tidak memikirkan nasib bangsa dan negara.

“PPATK harus melapor dan menggandeng KPK, menindaklanjuti temuan itu. Terpenting, dengan temuan PPATK itu publik makin sadar bahwa ASN dan politisi bancakan dengan memakan uang hasil pajak rakyat yang digunakan dalam PSN itu,” tandasnya.

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Jika Israel Akui Kemerdekaan Palestina,Indonesia Siap Bangun Hubungan Diplomasi dengan Israel

Steve Mara: Statement Mahal Presiden Prabowo dan Berdampak dalam...

Pemerintah Dorong Sulut Jadi Percontohan Koperasi Desa Merah Putih

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto optimis...

RI-Prancis Perdalam Strategi Kemitraan Lintas Sektor

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron, saling...

TNI Dikerahkan Amankan Kejaksaan Sesuai Aturan di UU TNI dan ada Perpresnya

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungannya terhadap pengerahan...