Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Sekolah Rakyat dapat menampung sebanyak mungkin siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Hal ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Untuk memenuhi target ini diperlukan terobosan dan strategi khusus. Salah satunya menambah daya tampung di Sekolah Rakyat.
“Kita harus all out, tidak boleh setengah jalan. Banyak saudara kita dari Desil 1 yang berharap bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Jika bisa dimaksimalkan (kapasitas siswa), maka dimaksimalkan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Gus Ipul menekankan pentingnya optimalisasi titik lokasi sekolah rakyat. Utamanya jumlah rombongan belajar (rombel) sebagai strategi percepatan.
Pada kesempatan itu, ia memutuskan intensifikasi rombel di titik-titik yang sudah siap disertai perluasan jumlah lokasi baru yang memenuhi syarat ‘siap pakai’.
Dari 65 lokasi yang telah terverifikasi, diproyeksikan akan bertambah menjadi 100 lokasi hingga akhir kuartal ini. Jumlah tersebut memungkinkan capaian daya tampung sekitar 10.000 siswa.
“Melalui pendekatan intensifikasi, satu titik bisa ditingkatkan dari dua rombel menjadi empat misalnya, tergantung kapasitas bangunan,” tutur Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Salahudin Yahya.
Strategi ini didukung oleh temuan lapangan yang menunjukkan banyak bangunan di kabupaten/kota siap dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat tanpa memerlukan pembangunan baru. Dalam transisi ini, renovasi ringan dengan anggaran APBN menjadi opsi utama.
Menanggapi opsi ini, Gus Ipul menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak keberatan bila dana digunakan untuk renovasi, asal akuntabel dan efektif. Pendirian sekaligus penyelenggaraan Sekolah Rakyat dipastikan berjalan tahun ini.
Pemerintah akan mendirikan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini ditujukan untuk membantu pelajar tidak mampu khususnya siswa yang masuk kelompok miskin ekstrem.
Nantinya murid bisa bersekolah gratis dan berkualitas di Sekolah Rakyat. Saat ini, kurikulum untuk sekolah tersebut sedang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Jadi kita akan support mengembangkan kurikulumnya,” ujar Plt Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin.
Rakyat menyebutnya dengan Kurikulum Nasional Plus.
“Plusnya ini akan seperti Sekolah Unggulan Garuda,” tutur dia.
Toni mengupayakan Sekolah Rakyat memiliki kualitas yang baik secara kualitas guru ataupun sarana dan prasarannya.