Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak kebijakan tarif impor sebesar 32 persen dari Amerika Serikat (AS).
Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa mereka menerapkan tarif bea masuk untuk 180 negara per Rabu (2/4/2025).
Sebagai salah satu negara terdampak, Indonesia mempunyai strategi mengembangkan perekonomian nasional.
Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menilai bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memahami hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan dalam menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia.
“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik,” kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno.
“Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” sambungnya.
Lebih lanjut, Noudhy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah mempunyai strategi agar Indonesia mampu menghadapi perubahan ekonomi global termasuk tentang kebijakan tarif baru dari Trump.
Apa saja strategi pemerintah Indonesia?
Berdasarkan PCO, Indonesia memiliki tiga strategi mempertahankan geliat perekonomian nasional saat dunia sedang tidak menentu, yakni:
1. Memperluas mitra dagang
PCO menganggap bahwa langkah Prabowo dalam memperluas mitra dagang merupakan yang paling siginifikan sejak dilantik.
Selama ini, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian dagang baik secara bilateral maupun multilateral.
Adapun perjanjian dagang yang dimaksud antara lain Regional Comprenhensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan mengajukan keanggotaan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
“Langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral,” tutur Nourdy.
2. Danantara untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam (SDA)
Kemudian, PCO menyebutkan bahwa BPI Danantara mampu memberikan percepatan dalam proses hilirisasi SDA dan meningkatkan nilai tambahnya.
“BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan,” terang Nourdy.
3. Program untuk meningkatkan daya beli masyarakat
Terakhir, PCO mengungkap bahwa daya beli masyarakat bisa semakin kuat melalui sejumlah program yang fokus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
