Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tahun ini. 

Pemerintah berkomitmen membangun Sekolah Rakyat, yaitu sebuah program pendidikan dengan konsep sekolah berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Selain menyediakan asrama, sekolah ini juga memberikan buku, pakaian seragam, peralatan sekolah, serta makan dan minum secara gratis.

Pemerintah menargetkan sekurangnya 53 lokasi Sekolah Rakyat yang bisa selesai pada bulan Juni 2025, sehingga dapat beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Total pada tahun 2025 ini akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. 

Program Sekolah Rakyat merupakan kerja sama sejumlah kementerian dengan Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab, dengan anggaran selain dari APBN juga terbuka ruang bagi pihak swasta untuk berkolaborasi. 

Hal ini sejalan dengan tema yang diangkat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, yaitu “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, yang mana tema ini mengajak dan menjadi momentum seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sayangnya, program dengan niat mulia untuk memberikan akses pendidikan berkeadilan bagi kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem, memerangi kebodohan, serta mengatasi kemiskinan ini belum banyak diketahui publik. Hal ini terpotret dari hasil survei melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 7-12 April 2025 di 38 provinsi. 

Tiga perempat dari 1.200 responden mengaku tidak mengetahui adanya program ini, sebanyak 43 persen di antaranya baru mengetahui saat diwawancarai. Sementara itu, seperlima responden mengaku tahu program tersebut tetapi hanya sekadar pernah mendengar saja, sementara hanya sekitar delapan persen responden yang tahu dan bahkan mengikuti pemberitaannya. Tak pelak, sosialisasi perlu digencarkan.

Dukungan rakyat

Namun demikian, publik memberikan apresiasi positif dan dukungan pada program yang merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. 

Hasil survei menunjukkan, mayoritas responden (94,4 persen) setuju dengan program Sekolah Rakyat ini, sebanyak 28 persen di antaranya dengan tegas menyatakan sangat setuju.

Apresiasi dan dukungan publik ini tentu akan menjadi pendorong bagi pemerintah untuk semakin cepat mengimplementasikan program yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih masa depan yang lebih baik. 

Sekolah Rakyat ini akan dibuka untuk tingkat SD, SMP, dan SMA di kabupaten, kota, atau provinsi. Kriteria peserta didiknya adalah murid dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang diintegrasikan dengan data pokok pendidikan (dapodik).

Desil 1 adalah rumah tangga kelompok 10 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional, sedangkan desil 2 adalah kelompok 11–20 persen terendah. Mereka adalah kelompok masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin. 

Sekolah rakyat juga menerapkan syarat usia, yakni 7-9 tahun untuk SD, 13-15 tahun untuk SMP, dan 16-21 tahun untuk SMA.

Murid di Sekolah Rakyat akan mendapatkan pendidikan formal sesuai kurikulum nasional ditambah pendidikan karakter, seperti kepemimpinan, keterampilan (vokasional), nasionalisme, dan keagamaan.

Sekolah Rakyat nantinya akan menerapkan sistem multi-entry, multi-exit. Artinya murid tidak harus masuk pada tahun ajaran yang sama, mereka bisa masuk kapan saja sesuai dengan kesiapan. Kurikulum didesain lebih fleksibel yang memungkinkan mereka dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya dan latar belakang pendidikan sebelumnya.

Dilihat dari demografi responden, program Sekolah Rakyat mendapat dukungan dari responden di seluruh gugus pulau, di semua kategori usia, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Pendidikan berkualitas dan kemiskinan

Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan pemerintah Juli mendatang ini selaras dengan Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yaitu “Pendidikan Bermutu untuk Semua”. 

Hal ini berarti Kementerian berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas, yang merata dan dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. 

Visi ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat. Dalam jangka panjang Sekolah Rakyat menjadi solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. 

Dengan kurikulum yang menggabungkan akademik dan keterampilan vokasi, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menyiapkan generasi yang mampu bersaing di dunia kerja dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Sekolah Rakyat juga diharapkan dapat menjadi solusi mengatasi masalah putus sekolah. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka putus sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMK tahu ajaran 2023/2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya. 

Hanya jenjang SMA yang menurun tipis. BPS juga melansir data, berdasarkan Survey Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi.

Oleh karena itu Sekolah Rakyat juga diperuntukkan bagi anak putus sekolah atau berisiko putus sekolah, khususnya mereka yang berada di jenjang terakhir sekolah, yaitu kelas VI SD dan IX SMP.

Hasil survei Kompas menangkap adanya keyakinan publik yang tinggi (lebih dari 75 persen) bahwa program Sekolah Rakyat akan berhasil mencapai tujuannya.

Sekolah Rakyat juga diyakini memeratakan akses pendidikan berkualitas (82,2 persen), menjadi solusi mengatasi masalah putus sekolah (83,9 persen), dan solusi mengentaskan kemiskinan (76,6 persen). 

Keyakinan tinggi tersebut terpotret dinyatakan oleh responden dari semua kelompok sosial ekonomi, dari kelompok bawah, menengah bawah, menengah atas hingga atas.

Dukungan dan keyakinan publik tersebut dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk membangun fondasi pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas sebagai bentuk investasi terbaik bagi masa depan. 

Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 ini menjadi momen reflektif bersama tentang pentingnya pendidikan dalam membangun suatu bangsa.