Organisasi Papua Merdeka (OPM) sering kali dianggap tidak berpihak pada warga Papua karena tindakan-tindakannya yang merusak fasilitas umum dan menyebar teror di wilayah tersebut. Tindakan perusakan ini menciptakan kerugian besar bagi masyarakat setempat dan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.
Komnas HAM Papua telah mendesak OPM untuk menghentikan perusakan fasilitas publik. Mereka menyebabkan kerusakan harta benda dan mengganggu kondisi keamanan di wilayah Papua. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap serangkaian tindakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan oleh OPM, termasuk pembakaran sekolah, rumah guru, dan puskesmas. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan fasilitas umum tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di kalangan warga sipil.
Selain itu, OPM juga sering melakukan teror yang mengakibatkan kekerasan fisik dan pengusiran warga adat dari rumah mereka. Konflik yang berlarut-larut ini telah merugikan warga sipil, baik dari segi fisik maupun psikologis. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengemukakan perlunya upaya dialog dan perlindungan hak asasi manusia untuk mencari solusi damai bagi konflik Papua.
Langkah-langkah tegas perlu diambil oleh pemerintah untuk menghentikan siklus kekerasan ini. Pemerintah dan aparat keamanan didorong untuk menggunakan pendekatan yang terukur dan profesional dalam menangani konflik di Papua. Komnas HAM juga menekankan pentingnya menjamin keselamatan warga sipil dan menghindari stigmatisasi terhadap mereka.
Dengan demikian, tindakan perusakan dan teror yang dilakukan oleh OPM sangat merugikan masyarakat Papua. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka sering kali mengabaikan kesejahteraan dan keamanan warga sipil. Pendekatan yang lebih humanis dan dialogis diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini secara berkelanjutan.
