Aksi teror dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah ancaman yang sangat nyata, utamanya dalam proses percepatan pembangunan di Papua. Pasalnya, gerombolan separatis asal wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih itu kerap kali melancarkan aksi biadab yang meneror para pekerja proyek di sana.
Oleh karena itu, lantaran banyaknya aksi teror dari OPM kepada para pekerja proyek, maka menjadikan proses pembangunan di Papua pun menjadi sangat terganggu dan terhambat sehingga harus segera ada tindak tegas untuk menumpas habis gerombolan teroris musuh negara itu.
Karena apabila OPM tidak segera mendapatkan tindak sangat tegas, maka mereka akan terus saja menggencarkan sejumlah aksi teror yang keji dan biadab dan terus menerus menghantui para pekerja proyek. Hasilnya, proses pembangunan di Papua tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana dan terus mengalami hambatan.
Dengan banyaknya ancaman kekerasan yang keji dan biadab dari OPM, membuat suasana di Bumi Cenderawasih menjadi tidak kondusif dan terus terganggu sehingga berdampak pada terhambatnya investasi yang masuk, hingga pembangunan pun menjadi sangat terganggu.
Salah satu kasusnya, yakni sebagaimana penuturan Dansatgas Yonif 133/YS Letkol Inf Andhika Ganessakti mengungkap OPM di Maybrat, Papua Barat Daya, sengaja melakukan penyerangan di lokasi proyek puskesmas. OPM disebut ingin menghambat proses pembangunan di daerah Maybrat.
Motif mereka yang pasti ingin memisahkan diri dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun bukan hanya itu, melainkan mereka juga ingin menghambat pembangunan di daerah yang selama ini terus Pemerintah gencarkan.
Andhika mengatakan, sejumlah pekerja mengalami trauma pascateror OPM tersebut. Kendati demikian, para para pekerja telah kembali melakukan pekerjaan pembangunan puskesmas. Keyakinan dari para pekerja bisa kembali lantaran bagaimana kerja keras dari aparat keamanan yang mampu meyakinkan mereka untuk melanjutkan pembangunan.
Keberadaan OPM sangat menghambat kemajuan di seluruh wilayah Papua. Terlebih, sejauh ini Pemerintah terus berupaya dalam menggencarkan percepatan pembangunan di sana.
Keberadaan gerombolan separatis musuh negara tersebut tentu sangat menghambat seluruh upaya pemerintah dalam melaksanakan program percepatan pembangunan dan kemajuan di Tanah Papua. Padahal, sejatinya seluruh warga masyarakat orang asli Papua (OAP) sendiri sangat menginginkan dan mendambakan wilayah mereka yang maju dan sejahtera. Namun, apabila OPM terus mengganggu dengan beragam tindak biadabnya, jelas kemajuan itu hanya akan menjadi angan-angan semata.
Di sisi lain, Kepala Program Studi (Kaprodi) Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Muhammad Syauqillah menilai bahwa seluruh rentetan aksi teror oleh OPM akan terus menghambat pembangunan kesejahteraan bagi semua masyarakat di wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih itu.
Karena kalau misalkan terus menerus ada konflik, teror dan berbagai macam tindak melanggar hukum lainnya di sana, maka sudah barang tentu Papua akan sangat mengalami hambatan dalam pembangunan.
Kondisi gejolak itu kian bertambah dengan keberadaan OPM, sehingga menjadikannya salah satu masalah yang memiliki tingkat urgensi untuk segera tertangani, utamanya di tengah gencarnya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat.
Selama ini, semua aksi teror yang OPM gencarkan sama sekali tidak sejalan dengan kerangka pembangunan Bumi Cenderawasih, yang mana sejatinya untuk masyarakat Papua sendiri. Artinya, ketika pembangunan terhambat, secara jangka panjang juga akan sangat berdampak pada bagaimana nasib atau kesejahteraan warga masyarakat OAP, misalkan seperti akses jalan dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangat terhambat, sebagaimana dalam kasus pengrusakan jembatan Baya Biru.
Meski begitu, dalam berhadapan dengan OPM, pemerintah sudah menerapkan serangkaian strategi yang sangat tepat, termasuk adanya penggunaan pendekatan secara soft approach ataupun hard approach untuk menuntaskan seluruh permasalahan separatisme dan terorisme.
Upaya kemajuan Papua lain yang pemerintah lakukan, yakni dengan gencar membangun Stadion Papua Bangkit, kemudian adanya pembangunan Jalan Trans Papua, Pasar Khusus Perempuan, pengalokasian dana khusus, hingga keberadaan Papua Youth Creative Hub (PYCH).
Langkah lain dari pemerintah untuk memajukan Bumi Cenderawasih, tidak hanya secara fisik atau infrastruktur saja, namun juga dari segi pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan adanya program pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat OAP.
Keterhambatan pembangunan dan juga kemajuan di Tanah Papua, selama ini ternyata karena keberadaan OPM yang kerap kali melancarkan beragam aksi biadab mereka sehingga menyulitkan masyarakat setempat untuk sejahtera.
Apresiasi tinggi patut terucap kepada jajaran aparat keamanan, yang belakangan ini berhasil mengamankan terduga intelijen OPM di Papua. TNI AL dalam hal ini Satgas Gabungan Satgas Marinir Pulau Terluar (Puter) XXVIII bersinergi dengan aparat TNI AD dan Polri serta masyarakat setempat berhasil mengamankan terduga Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) di Kampung Mapia Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Papua. Sabtu (03/04) lalu.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI AL untuk meningkatkan kewaspadaan serta merespon cepat segala bentuk tindakan yang melanggar hukum di sekitar wilayah kerjanya, serta bersinergi dengan instansi terkait dan stakeholder untuk proses penanganan lebih lanjut.
Aksi teror dari OPM jelas merupakan sebuah ancaman yang sangat nyata bagi upaya pemerintah melangsungkan percepatan pembangunan di Papua, karena bukan hanya membuat para pekerja proyek menjadi ketakutan akan teror tersebut, namun di sisi lain juga menjadikan para investor enggan untuk menanamkan modal mereka di Bumi Cenderawasih sehingga sangat menghambat pembangunan.
