Menteri Pertanian (Mentan) menyampaikan seruan sama kepada seluruh jajaran Kementan, TNI AD, dan pemerintah daerah untuk menjaga amanah yang diberikan rakyat. Mentan Amran meminta seluruh kepala dinas dan jajaran terkait untuk memastikan bantuan traktor, combine harvester, dan alat lainnya tidak disalahgunakan atau dijual secara ilegal.
“Kadis, traktor jangan disimpan di tengah lapangan. Itu uang rakyat, harus dijaga baik-baik. Kalau ada yang memperjualbelikan alat bantuan, laporkan ke saya, pasti kami proses,” katanya.
Ditambahkan Mentan Amran, Kementan telah bersurat kepada Polri untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan bantuan alat pertanian. Dirinya sempat mendapatkan laporan ada bantuan combine harvester yang diperjualbelikan.
Ia juga menyinggung mafia yang merugikan petani, termasuk kasus pupuk palsu yang telah di-blacklist oleh Kementan. “Kami tidak akan mentolerir mafia di kampung-kampung. Jika ada yang bermain, segera laporkan,” tegas Mentan Amran.
Secara khusus, Mentan Amran mengapresiasi jajaran TNI AD yang telah berupaya sekuat tenaga dalam mencapai target swasembada pangan secepat-cepatnya.
“Kita harus bisa mengulang sejarah dan kembali mencapai swasembada. Daerah produksi harus kita tingkatkan minimal dua kali lipat. PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), BWS (Balai Wilayah Sungai), dan Babinsa menjadi ujung tombak kita,” ujarnya.
Plt Sekretaris Jenderal Kementan Ali Jamil menyebut kegiatan Rapat Koordinasi Swasembada Pangan dihadiri sekitar 1.700 peserta, terdiri dari 700 orang secara offline dan 1.000 peserta secara online. Pada kesempatan pertemuan ini, turut dilakukan penandatanganan Berita Acara Pengawalan distribusi alsintan 2024 dan Kesepakatan pengawalan LTT Tahun 2025.
