Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memperkuat sinergi untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Kolaborasi ini diwujudkan dalam membangun kawasan pertanian modern berbasis transmigrasi, yang diharapkan tidak hanya menjadi motor penggerak sektor pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, usai audiensi dengan Menteri Transmigrasi (Mentrans), M. Iftitah Sulaiman di Kantor Pusat Kementan, menyatakan bahwa pendekatan mereka bersifat holistik, bukan parsial.
“Membangun kawasan sejalan dengan lumbung pangan yang kita bangun di daerah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan,” katanya.
Ia melanjutkan, dari kolaborasi ini kawasan pertanian modern akan dikelola oleh tenaga kerja yang disiapkan Kementrans dalam program transmigrasi. Dengan sistem dan fasilitas yang disiapkan pemerintah, diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Amran memaparkan, untuk jangka panjang mereka menyiapkan kawasan pertanian modern sehingga pendapatan dari hasil pengolahan pertanian bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan, seperti yang telah didapatkan beberapa petani di Merauke dan Aceh.
Ia berharap program ini bisa berkelanjutan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di tempat yang mereka bangun. Terlebih, lahan yang dikelola sejalan dengan lahan yang dibangun dalam program optimasi lahan dan cetak sawah, dengan fokus utama pada komoditas padi.
“Lahan kan di situ juga, lahan untuk pertanian, oplah, cetak sawah. Kita siapkan 3 juta hektare. Fokus utamanya pada padi, kemudian hortikultura dan perkebunan,” jelas dia.
Pada kesempatan yang sama, Iftitah menyambut baik kolaborasi ini sebagai wujud nyata sinergi antarkementerian guna mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu secepat-cepatnya.
“Kementan merupakan mitra strategis dari Kementrans karena prinsipnya kita ingin mewujudkan visi dan misi Bapak Presiden terkait swasembada pangan. Pada lahan-lahan pertanian yang tersedia untuk mencapai swasembada, Kementrans akan menyediakan tenaga kerja berikut dengan perumahannya,” paparnya.
Kementrans menargetkan sekitar 100.000 pekerja dalam lima tahun ke depan untuk ditempatkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Papua.
Ia menjelaskan, khusus wilayah Papua pemerintah melakukan transmigrasi lokal atau perpindahan penduduk dari wilayah lingkup Papua saja.
“Dengan kolaborasi ini, kita mendekatkan tenaga kerja dengan lahan pekerjaannya. Ke depan dalam lima tahun kemungkinan akan ada 100.000 pekerja yang ditempatkan di lima wilayah tersebut. Jadi, fokus kita tidak hanya membangun ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan,” ucap dia.
Lebih lanjut, Iftitah mengemukakan bahwa kolaborasi ini akan dimulai pada Januari 2025, dengan pembentukan working group antara Kementan dan Kementrans sebagai langkah awal untuk merancang implementasi secara efektif.
Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan pemerintah dan berbagai pihak dapat saling bahu-membahu untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan yang tangguh, sekaligus meningkatkan daya saing hasil pertanian di pasar domestik dan internasional.
